AIRMADIDI,viralberita.net– Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Koordinasi Satgas Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (21/3/2026) di Kantor Wakil Bupati Minut, Airmadidi Minahasa utara.
Rakor dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Robby Parengkuan, didampingi Asisten I Umbase Mayuntu dan Asisten III Jossy Kawengian. Hadir dinas terkait, Puskesmas, camat, korcam, dan mitra pelaksana SPPG.
Asisten II Robby Parengkuan menyebut dari 14 SPPG yang direncanakan, 7 unit sudah selesai dibangun dan dievaluasi namun belum beroperasi. Sementara 13 SPPG di wilayah daratan sudah berjalan, dan 1 unit masih dalam persiapan.
“Kendala terbesar ada di wilayah kepulauan. Kami harus memastikan anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak stunting di sana juga mendapat MBG tanpa tertinggal,” tegas Robby.
Gangguan listrik di beberapa lokasi juga menjadi hambatan distribusi. Satgas kini mencari solusi penyediaan solar untuk genset agar distribusi tidak terhambat saat pemadaman.
Asisten I Umbase Mayuntu meminta seluruh satgas dan SPPG mempercepat kerja agar seluruh anak di Minut mendapat MBG tanpa ketimpangan. Ia juga menegaskan standar lingkungan tidak bisa ditawar.
Dinas Kesehatan memperketat pengawasan higienitas. Jika masih ditemukan bakteri pada sampel makanan, distribusi langsung ditolak.
Terkait kendala pemenuhan buah, Kepala Dinas Pertanian Bertha Katuuk menyampaikan akan mengadakan bibit buah untuk mendukung kebutuhan MBG di Minut.
Langkah ini diharapkan menjamin ketersediaan buah sekaligus mendorong kampanye pemanfaatan lahan tidur dan pertanian produktif di tingkat kecamatan.
Umbase meminta data dan masalah di lapangan langsung dikoordinasikan melalui camat. Ia mewanti-wanti agar tidak ada pungli dan pengambilan keuntungan pribadi dalam program MBG.
“Musuh negara itu korupsi, narkoba, teroris. Jangan ada yang tilep-tilep makanan bergizi. Lahan tidur harus dibangun, orang tidur harus dibangunkan,” tegasnya.
Sementara, Kadis Pangan Asriyadi Lalompo meminta agar IPAL harus diperhatikan. Mitra wajib membangun sesuai standar agar tidak menimbulkan bau dan pencemaran di permukiman.
Dalam rapat ini, Satgas juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengadaan alat berat khusus di TPA guna mengatasi kendala pembuangan sampah sisa makanan MBG dan meninjau lapangan terkait laporan masyarakat tentang limbah. (3by)
