MINUT, viralberita.net — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan DPRD Minut kembali menunjukkan komitmen membangun daerah lewat kebijakan anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Minut, Sabtu 8 Agustus 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu dan dihadiri Bupati Minahasa Utara Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si Turut hadir Wakil Ketua I Edwin Maurits Nelwan, S.P dan Wakil Ketua II Cynthia Imelda Erkles.
Penandatanganan KUA-PPAS ini merupakan tahap krusial sebelum penyusunan APBD 2027. Dokumen ini menjadi acuan bersama eksekutif dan legislatif agar arah belanja daerah selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Bupati Joune Ganda menegaskan anggaran tidak bisa hanya dilihat dari angka.
“APBD 2027 harus jadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan dan memberi manfaat langsung ke masyarakat. Penyusunannya sudah mempertimbangkan kondisi makro daerah, kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, serta kebutuhan riil di lapangan,” kata Bupati Joune.
Tema pembangunan 2027 diarahkan pada “Minahasa Utara Hebat sebagai Daerah Logistik yang Maju dan Berkelanjutan”. Fokusnya: peningkatan SDM, penguatan ekonomi daerah, infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi, transformasi digital, dan penguatan posisi Minut sebagai simpul strategis Sulut.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja 2027
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan Rp1.182.568.834.857,05* yang terdiri dari:
1. PAD: Rp177.858.508.809,33 dari pajak, retribusi, dan sumber sah lainnya
2. Pendapatan Transfer: Rp992.207.513.516,72 dari pusat dan antar-daerah
3. Lain-lain Pendapatan Sah: Rp12.502.812.531
Sementara belanja daerah juga dirancang Rp1.182.568.834.857,05 dengan rincian:
– Belanja Operasi: Rp902.409.878.849,53 atau 76,24%
– Belanja Modal: Rp86.388.642.464,49 atau 7,3% untuk tanah, gedung, jalan, jaringan, dll
– Belanja Tidak Terduga: Rp4 miliar
– Belanja Transfer: Rp190,77 miliar
Untuk pembiayaan, penerimaan Rp2 miliar dari SILPA tahun lalu. Pengeluaran Rp1 miliar untuk penyertaan modal di Bank SulutGo.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Minahasa Utara,” tegas Bupati Joune.
Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu menyebut paripurna ini bukan sekadar agenda rutin.
“Ini cerminan tanggung jawab kita bersama mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya apresiasi Tim Anggaran Pemda dan OPD yang sudah menyusun dokumen ini secara komprehensif,” ujar Vonny.
Ia menegaskan DPRD akan mengawal ketat implementasi anggaran.
“Kami pastikan program yang dianggarkan benar-benar menyentuh masyarakat di akar rumput. Jika ada yang menyimpang dari komitmen, DPRD tidak akan segan mengingatkan dan mengkritisi,” tegasnya.
Vonny juga mendorong Pemkab membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya.
“Masyarakat harus jadi subjek pembangunan, bukan objek. Suara mereka harus masuk dalam kebijakan anggaran,” tambahnya.
Menutup sambutan, Vonny mengajak eksekutif dan legislatif menjaga kebersamaan.
“Mari jadikan momen ini titik tolak bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas. Dengan sinergi kuat, saya yakin Minahasa Utara akan semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkas Vonny.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS, Pemkab dan DPRD akan melanjutkan pembahasan rancangan APBD 2027. Pemerintah juga akan memperkuat optimalisasi PAD, membuka peluang investasi lewat event internasional, serta berkolaborasi dengan kementerian/lembaga pusat untuk program infrastruktur dan sektor strategis.
Rapat paripurna berjalan lancar dan diharapkan menjadi fondasi kuat agar APBD 2027 kredibel, realistis, adaptif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (3by)






