Ikuti Rapat Panja Bersama Komisi IX DPR RI, Bupati Joune Ganda Wakili Kabupaten Se-Indonesia Sampaikan Point Penting Untuk Pembenahan BPJS Kesehatan
Jakarta, viralberita.net — Bupati Joune Ganda tampil gemilang dalam Rapat Panja Bersama DPR RI mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jl Jendral Gatot Subroto Jakarta, rabu 7 Mei 2025. Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Joune Ganda kali ini bukan hanya berjuang untuk masyarakat Minahasa Utara, tetapi untuk seluruh Kabupaten di Indonesia agar mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan terbaik.
Dalam Rapat Panja Komisi IX DPR RI ini, Bupati yang dikenal sangat cerdas ini, mengemukakan poin penting dalam pikiran Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sangat baik khususnya terkait pembenahan pelayanan BPJS Kesehatan agar semakin lebih baik kedepan.
Poin pertama yang disampaikan Joune Ganda terkait keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang sering terjadi sehingga berdampak pada keuangan dan pelayanan rumah sakit.
“Keterlambatan Pembayaran oleh BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit, menghambat pelayanan yang baik kepada masyarakat. Keterlambatan pembayaran juga menghambat Pembangunan lainnya di Daerah; jadi dampaknya beruntun; tidak tunggal hanya di fasilitas pelayanan kesehatan saja, “ucap Ganda.
Poin kedua, Joune sentuh soal Akses layanan pada BPJS Kesehatan didaerah DPK (Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan) sangat rendah, hal ini tidak boleh dibiarkan, perlu ada solusi kedepan yang lebih baik. Selain itu, layanan Spesialis susah didaerah bahkan pada daerah yang bukan betul-betul DTPK, kalaupun ada maka akan mahal, ini merugikan daerah akibat disparitas layanan spesialis ini.
“Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan akses layanan BPJS Kesehatan di DPK dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat menikmati manfaat jaminan kesehatan yang adil dan merata, ” tuturnya.
Tak kalah pentingnya, JG sapaan akrab Bupati Minahasa Utara menyinggung terkait masih banyak kasus penolakan oleh Rumah Sakit (RS) terutama RS swasta, dengan alasan potensi gagal bayar dari BPJS Kesehatan akibat pemeriksaan dari BPJS Kesehatan.
“Rumah sakit swasta khawatir akan potensi kerugian finansial akibat keterlambatan atau ketidakpastian pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan. Ini merugikan peserta JKN di Daerah; kenapa bisa ada perspektif seperti ini oleh RS – RS Swasta itu, tolong BPJS berbenah, “pungkas Ganda.
Lanjutnya, terkait Program UHC, Pemda sudah bayar UHC tetapi masyarakat tidak tahu hak nya, akibatnya akses rendah. BPJS Kesehatan juga perlu tanggungjawab agar masyarakat tahu mereka adalah anggota BPJS Kesehatan.
“Solusinya adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur penggunaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk yang dibiayai oleh pemda melalui program UHC. Agar masyarakat tahu mereka adalah anggota BPJS Kesehatan, ” tandasnya.
Paparan Bupati Joune Ganda dalam meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih baik dan efisien mendapat apresiasi dari para peserta rapat. (*)
