Minahasa Utara, viralberita.net – Pemkab Minahasa Utara kejar ketertiban pajak. Sosialisasi dan pendampingan pelaporan SPT digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati. Sasarannya jelas, Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran yang pegang kunci DBH (Dana Bagi Hasil) daerah.
Sekda Novly mengatakan, tanpa basa-basi, pajak itu nyawa pembangunan. DBH Minut tiap tahun tembus Rp50 miliar, tapi realisasinya tergantung kepatuhan pajak daerah.
“Pajak korelasinya langsung ke pembangunan. DBH yang kita terima tiap tahun bersumber dari pajak. SPT bukan sekadar administrasi. Ini tanggung jawab bersama untuk nasional dan daerah,” tegas Novly.
Ia minta kegiatan ini jangan berhenti di pemahaman. Harus ada hasil nyata, laporan pajak beres, DBH lancar.
“Komitmen Pemkab di bawah Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati: literasi pajak ditingkatkan, budaya sadar pajak dibangun. Bendahara itu ujung tombak. Kalau bendahara tertib, pembangunan berkelanjutan, transparan, akuntabel,” tambah Sekda.
Kepala BKAD Carla Sigarlaki menyebut kegiatan ini tindak lanjut PMK 67/2024 soal DBH dan DAK. Penyaluran DBH Pajak dan DBH PBB baru cair setelah ada berita acara rekonsiliasi dan NTPN.
Masalahnya, rekonsiliasi Semester II 2025 Minut-KPPN-KPP belum tuntas. Masih ada deposit pajak dan SPT Masa yang belum diselesaikan.
“Karenanya pendampingan ini perlu. Kami apresiasi KPP Bitung. Harapannya semua OPD dan bendahara tuntas selesaikan deposit pajak 2025, deposit awal 2026, dan SPT Masa,” tegas Carla.
Materi disampaikan Hamam Sahroni, Kasi Pengawasan V KPP Pratama Bitung.
Pendampingan berlangsung interaktif. Tim KPP Bitung langsung turun cek data bendahara dan OPD agar sesuai aturan.
Pemkab Minut optimistis. Dengan sinergi Pemda-KPP, kepatuhan SPT Masa dan Tahunan akan naik. Targetnya: Minahasa Utara hebat, maju, sejahtera, berkelanjutan. (3by)
