AIRMADIDI, viralberita.net — Sinergi eksekutif dan legislatif kembali menguat. DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Sabtu 15 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu didampingi Wakil Ketua Edwin Maurits Nelwan, SP dan Cynthia Imelda Erkles, SAB. Turut hadir Bupati Dr. Joune J.E. Ganda, SE. MAP. MM, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, SH. MH, Forkopimda, Sekda Ir. Novly Wowiling, para Kepala SKPD, Direktur, Kabag, Camat, hingga Kepala Puskesmas.
Membuka rapat, Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu memastikan kuorum terpenuhi.
“Dari 30 anggota DPRD Minahasa Utara, 21 anggota hadir. Dengan demikian rapat paripurna dinyatakan sah dan dibuka untuk umum,” ujar Vonny.
Rapat diawali dengan doa bersama sebagai wujud syukur atas penyertaan Tuhan.
Agenda dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk. Salah satunya terkait hasil rapat Komisi III DPRD yang menetapkan TDS Renungu dari Fraksi Demokrat sebagai Sekretaris Komisi III.
Dalam laporannya, Vonny menjelaskan perubahan KUA-PPAS ini disusun bukan hanya soal angka, tetapi soal prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.
Hasil kesepakatan:
Pendapatan Daerah: Dari Rp875,9 miliar menjadi Rp877,5 miliar atau naik sekitar Rp1,615 miliar
– Belanja Daerah: Dari Rp887,8 miliar menjadi Rp968,4 miliar atau naik sekitar Rp80,6 miliar
– Pembiayaan: Dari Rp11,8 miliar menjadi *Rp90,8 miliar atau naik sekitar Rp78,9 miliar
Sumber pendapatan terdiri dari PAD sekitar Rp142,9 miliar, Pendapatan Transfer Rp722,4 miliar, dan Lain-lain PAD Rp12,09 miliar.
Sementara belanja diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp750,7 miliar, Belanja Modal Rp57,3 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp4 miliar, dan Belanja Transfer Rp156,3 miliar. Pemerintah juga memanfaatkan SiLPA 2025 sebesar Rp90,8 miliar untuk menutup pembiayaan.
Ketua DPRD menegaskan perubahan ini adalah komitmen bersama.
“Pembahasan tidak hanya berorientasi pada angka-angka anggaran, tetapi turut mempertimbangkan skala prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja serta kebutuhan masyarakat Minahasa Utara,” kata Vonny.
“Saya sampaikan apresiasi kepada Banggar DPRD dan TAPD yang telah membahas dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Bupati Joune Ganda. Menurutnya, perubahan KUA-PPAS disusun berdasarkan regulasi, kebijakan pusat, kondisi ekonomi, dan hasil evaluasi APBD semester I 2026.
“Kesepakatan ini bukan hanya pemenuhan tahapan aturan. Ini bentuk komitmen bersama agar arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tetap responsif dan disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi demi kepentingan masyarakat,” tegas Bupati.
Bupati menekankan pentingnya kualitas anggaran di tengah keterbatasan fiskal. “Kebutuhan masyarakat terus meningkat. Pilihan kita bukan memperbanyak anggaran, tetapi meningkatkan kualitas setiap rupiah yang kita gunakan dan mengendalikan belanja yang tidak berdampak langsung pada sasaran pembangunan,” ujarnya.
Bupati juga meminta perubahan APBD menjadi momentum evaluasi program, bukan sekadar pemindahan pos anggaran. Seluruh proses akan dilakukan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran* serta selaras dengan kebijakan Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat.
Di akhir rapat, Ketua DPRD Vonny menyampaikan jadwal *reses anggota DPRD di seluruh Dapil pada 24, 26, 27, 28 dan 29 Agustus 2026.
DPRD juga menyatakan dukungan penuh terhadap Likupang Tourism Festival agar menjadi agenda pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat ditutup dengan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Sekda dan seluruh jajaran Pemkab Minut.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini menjadi tonggak penting menuju Penyusunan Perubahan APBD 2026 yang lebih berpihak dan berdampak langsung kepada masyarakat Minahasa Utara. (3by)
