TALAWAN, viralberita.net – Sengketa batas desa yang selama ini sering hanya diselesaikan dengan ingatan dan cerita orang tua, kini mulai ditinggalkan Minahasa Utara.
Pemkab Minut di bawah Bupati Dr. Joune JE Ganda, SE. MAP. MM. MSi memilih cara baru, sensus pertanahan berbasis geospasial. Setiap jengkal tanah desa akan dipetakan secara digital, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Langkah itu dimulai dari Balai Desa Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, Senin (16/11/2026), lewat Sosialisasi Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan Kerja Sama.
Ini bukan sekadar sosialisasi. Ini tindak lanjut dari kerja sama Pemkab Minut dan Kantor Pertanahan Minut, yang masuk dalam sembilan paket kerja sama terkait rekomendasi KPK. Intinya satu, bereskan administrasi tanah, tutup celah korupsi.
Yang menarik, Pemkab Minut tidak bekerja sendiri. Mahasiswa KKT Angkatan 150 Universitas Sam Ratulangi diterjunkan untuk mendampingi desa.
Bupati Joune Ganda ingin KKT bukan cuma jadi syarat lulus kuliah. Mahasiswa harus bantu desa melakukan sensus dan inventarisasi bidang tanah pakai aplikasi geospasial.
Camat Talawaan, seluruh Hukum Tua se-Talawaan, dan perangkat desa hadir. Narasumbernya Kabag Pemerintahan Setda Minut Sefferson Sumampouw dan Plt. Kasi Pengukuran Kantor Pertanahan Minut Anshar Wirawan, SE. MM.
Anshar langsung memberi simulasi aplikasi yang akan dipakai di lapangan. Jadi desa tidak hanya mendengar teori, tapi tahu cara memakainya.
Sefferson menegaskan, batas desa bukan urusan sepele.
“Penegasan batas desa ini sangat penting karena menyangkut kepastian wilayah administrasi masing-masing desa. Dengan adanya kejelasan batas, kita dapat meminimalisasi potensi permasalahan atau perselisihan antardesa,” ujarnya.
Kalau batas sudah jelas, pengelolaan aset jadi mudah, perencanaan pembangunan lebih tepat, dan konflik antar desa bisa dicegah sejak awal.
Lebih dari itu, data tanah yang rapi akan dihubungkan dengan data pajak. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) akan diintegrasikan dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Jadi tidak ada lagi data tanah yang berbeda dengan data pajak.
Sefferson tidak mau program ini berhenti di spanduk sosialisasi.
“Peran Hukum Tua dan perangkat desa sangat penting. Kami berharap seluruh pemerintah desa dapat mempersiapkan diri, membangun koordinasi, serta memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa KKT 150 Unsrat,” tegasnya.
Ia meminta data dikumpulkan sesuai fakta lapangan, bukan dikira-kira.
“Yang kita harapkan bukan sekadar terkumpulnya data, tetapi bagaimana data tersebut benar-benar akurat, sesuai kondisi lapangan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada perbedaan informasi antara data administrasi yang dimiliki desa dengan kondisi faktual di lapangan,” katanya.
Jika ada persoalan batas, selesaikan lewat musyawarah. Jangan tunggu jadi sengketa.
Program ini akan menyasar 131 desa dan kelurahan se-Minahasa Utara. Talawaan jadi titik awal untuk menyamakan pemahaman.
“Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi sosialisasi, tetapi harus dilanjutkan dengan pelaksanaan nyata di lapangan. Komitmen dan dukungan seluruh pihak sangat menentukan keberhasilan program ini,” pungkas Sefferson.
Di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, Pemkab Minut ingin membuktikan tata kelola pemerintahan bisa transparan, berbasis data, dan modern.
Sensus geospasial ini bukan sekadar pendataan. Ini fondasi agar pembangunan Minut ke depan tidak lagi dibangun di atas data yang ragu-ragu. (3by)






