Minut, ViralBerita.net – Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Penegasan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran yang sempat berkembang di tengah masyarakat dan aparatur sipil negara terkait isu penyesuaian belanja pegawai dalam APBD.
Pernyataan tersebut disampaikan Joune usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Minahasa Utara, Kamis (9/4/2026).
Dalam forum tersebut, isu efisiensi anggaran menjadi salah satu pembahasan utama, seiring dengan adanya regulasi nasional yang mengatur rasio belanja pegawai terhadap total anggaran daerah.
“Tidak ada pengurangan pegawai, baik PPPK maupun karyawan. Yang kita lakukan adalah efisiensi anggaran, bukan mengurangi tenaga kerja,” ujar Joune dengan tegas.
Ia menjelaskan, langkah efisiensi yang ditempuh pemerintah daerah merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pusat, tanpa harus mengorbankan stabilitas tenaga kerja.
Menurutnya, keberadaan PPPK tetap menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik di daerah.
Dalam praktiknya, Pemkab Minahasa Utara menerapkan strategi pengelolaan anggaran yang lebih selektif.
Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah “stretching” atau penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja yang dianggap kurang prioritas.
Dengan demikian, alokasi anggaran dapat difokuskan pada sektor-sektor yang lebih mendesak tanpa harus memangkas jumlah pegawai.
“Belanja-belanja lain yang kita kurangi, sementara pendapatan kita tingkatkan. Jadi ini soal pengaturan anggaran, bukan pengurangan pegawai,” kata Joune.
Selain efisiensi, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menjaga keseimbangan fiskal.
Upaya ini dinilai krusial agar kebutuhan belanja tetap terpenuhi secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian keuangan daerah.
Joune menilai, peningkatan PAD tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang dalam memperkuat struktur APBD.
Dengan pendapatan yang lebih optimal, tekanan terhadap belanja pegawai dapat diminimalkan tanpa harus mengambil kebijakan ekstrem.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan yang sempat muncul di kalangan PPPK dan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan pemerintah daerah.
“Ini perlu kita sampaikan dengan jelas supaya tidak menimbulkan kekhawatiran. Tidak ada pengurangan PPPK,” ujarnya kembali menegaskan.
Meski demikian, Joune tidak menutup kemungkinan adanya langkah lanjutan jika setelah efisiensi dan peningkatan PAD masih ditemukan ketidaksesuaian dalam rasio belanja pegawai.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat mengajukan penyesuaian kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.
Namun, ia memastikan bahwa langkah tersebut akan ditempuh sebagai opsi terakhir, dengan tetap mengedepankan kepentingan pegawai dan keberlangsungan pelayanan publik.
Bagi Joune, menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan stabilitas tenaga kerja merupakan kunci utama dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif.
