SULUT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II, III, perwakilan Komisi 1 dan IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pertamina, Hismana Migas dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terkait dengan kelangkaan Solar.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian di ruang rapat serbaguna lantai III kantor DPRD Sulut, Selasa (19/10).
Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Tito Rivanto mengatakan, dalam waktu tujuh hari tidak ada lagi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulut.
“Beri kami waktu tujuh hari ke depan kami jamin tidak ada antrean panjang di SPBU, asalkan DPRD membantu untuk mendapatkan penambahan kuota dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” kata Tito.
Tito juga menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan rapat bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut belum lama ini.
Hasil rapat itu, Pemprov Sulut akan mengirimkan surat permohonan penambahan kuota solar kepada BPH Migas.
“Mudah-mudahan dengan adanya surat tersebut bisa disetujui maka untuk kuota solar di Sulut bisa ditambah sehingga bisa memenuhi kebutuhan,” ucapnya.
Ini Kesimpulan RDP ;
1. Data dari Pertamina dan Hiswana Migas untuk dapat di berikan secara berkala Setiap 3 bulan kepada PEMPROV SULUT-DPRD PROV SULUT
2. 26 Oktober 2021 tidak ada lagi antrian solar di sulawesi utara dengan tidak merugikan pihak manapun.
3. Data pemain dari ALFI untuk di berikan ke Deprov sulut.
4. Pemprov Sulut (assisten ekonomi) untuk segera menyurat ke BPH Migas untuk penambahan quota.
5. Pemprov sulut dibawa koordinasi Asisten Perekonomian sulut akan secara berkala memberikan laporan kepada komisi 2.
6. Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM dan Gas Elpiji sampai seterusnya.
7. Pemprov membentuk team money melibatkan semua.
(Olvie)
