Rakor Bawaslu Bersama Media dan LSM : Rakyatlah Yang Utama Awasi Pemilu
WATUTUMOU 2, VIRALBERITA.NET — Bawaslu Minahasa melaksanakan Rapat Koordinasi bersama media massa, LSM dan organisasi masyarakat dalam rangka persiapan pengawasan Pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati kabupaten Minahasa utara yang dibuka langsung oleh komisioner Bawaslu Minut Rahman Ismail di hotel Sutan raja, desa Watutumou 2 kecamatan Kalawat, jumat 27/12/19.
Dalam sambutan, Rahman menyampaikan, rakor ini merupakan agenda pertama Bawaslu Minut yang diagendakan akhir tahun mengingat media memiliki peran yang sangat penting sebab merupakan gaung masyarakat.
“Pemilu dan Pilkada mempunyai frame yang berbeda serta tensi yang berbeda. Untuk itu Kami perlu dukungan dan kerjasama dengan teman-teman media masa dan LSM. Kami berharap teman-teman media bisa share bagaimana melakukan pengawasan Pilkada, issu sara, money politik dan lainnya,” ucap Ismail.
Menurut Ismail, indeks kerawanan pemilu (IKP) menjadi barometer.
peran serta media yang akan melakukan pengawasan sejauh mana pelaksanaan pemilu.
“Pada waktu yang lalu IKP mencapai 62,46 persen. masuk pada angka menengah karena tanda awas pada angka 65. Paling tidak kami berharap mengurangi IKP yaitu proses pengawasan harus lebih awal,”tuturnya.
Sementara narasumber pengawasan partisipatif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas Jhonny Alexander Suak, SE. M. Si. menjelaskan tag line Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
Suak menyampaikan dalam tag line itu menegaskan tentang pengawasan, rakyatlah yang utama harus berperan utama dalam memberikan pengawasan, didalamnya peran serta media dan LSM.
“Rakyatlah yang harus awasi pemilu,”ucap Suak dengan tegas.
“Kenapa sampai hari ini money politik tidak perna selesai? karena rakyat tidak mau selesaikan,”pungkasnya.
Lanjut Suak, Bawaslu mengajak kita semua sama-sama awasi pemilu. Harus siap awasi pemilu. Dari pantauan Organisasi kelompok partisipan (OKP) hanya 2 persen mengawasi pemilu, hanya sekedar pemantau saja. tidak melakukan pengawasan yang benar. sehingga terjadi ancaman dan tendensi-tendensi yang tinggi.
Semakin suatu peristiwa politik diwarnai partisipasi publik yang tinggi dan terjadi diberbagai tahapan, semakin proses politik tersebut mendekati demokrasi yang ideal. Dengan demikian kata Suak, harapan akan terciptanya Pilkada yang berintegritas, yakni Pilkada yang jujur dan adil dapat terwujud.
“Keberadaan pengawasan partisipatif yang bertujuan mewujudkan Pilkada yang berintegritas adalah penting, kelompok masyarakat sipil yaitu media dan LSM inilah yang harus selalu bersuara kritis dalam mengawasi lembaga penyelenggara Pilkada,” ujar Kabid Kesbangpol Provinsi Sulut ini.
Karena itu, kita harus bersikap independen dalam menjalankan seluruh tugasnya, termasuk kesanggupan memantau peserta pilkada agar mengikuti aturan main yang berlaku, serta mendorong masyarakat untuk mendapat jaminan haknya sebagai pemilih yang bebas dan mendapat informasi sesuai pilihan hati nuraninya.
(Deibby Malongkade)
