Minahasa Utara, viralberita.net – Sekda Kabupaten Minahasa Utara Ir. Novly Wowiling buka suara terkait pemberitaan dana CSR Bank SulutGo yang disebut “fantastis”. Klarifikasi disampaikan saat doorstop usai agenda Pemkab, Senin siang (8/6/2026).
Novly menegaskan Pemkab Minut tidak mempermasalahkan hasil audit BPK. Hanya saja, ia meminta publik memahami konteks daerah saat melihat angka yang beredar.
“Kami tidak mempertentangkan hasil BPK. Kalau sudah hasil pemeriksaan, nilainya tidak terbantahkan. Tapi konteks dan lingkungan Minut berbeda,” kata Novly yang juga adalah Ketua TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) Minut.
Dari data Pemkab, dana CSR BSG yang masuk dan dikelola Minut periode 2023-2024 total Rp218 juta. Jauh dari sebutan fantastis.
Dari keterangannya, pada tahun 2023 berjumlah Rp168 juta, disalurkan DLH untuk pengadaan tempat sampah dan pada tahun 2024 berjumlah Rp50 juta, digunakan Dinas Pariwisata untuk kegiatan terkait.
Novly memastikan seluruh dana punya SPJ lengkap dan sudah lewat audit internal BPK.
“SPJ ada. Sesuai penyampaian Ibu Kaban, untuk Minut tidak ada temuan berarti. Jadi administrasi clear,” tegasnya.
Novly juga menanggapi beredarnya foto Bupati Minut di Kejaksaan Tinggi Sulut. Ia menyebut itu bentuk kepatuhan hukum.
“Sebagai warga negara yang baik, kalau dipanggil untuk memberi keterangan ya harus dipenuhi. Tapi itu sebatas pemberian keterangan, bukan konteks lain,” jelas Novly.
Ia berharap polemik tidak dibesar-besarkan. Pemkab sudah menyampaikan data riil ke media pengangkat isu. Menurut Novly, pengelolaan keuangan Pemkab Minut tetap sesuai aturan.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Carla Sigarlaki, SSTP, M.Si memperkuat klarifikasi, Sabtu (6/6/2026). Ia menyoroti ketidaklogisan angka CSR Rp8,93 miliar yang diberitakan.
“Bagaimana mungkin Pemkab Minut mengelola dana CSR melebihi kontribusi penyertaan modalnya di BSG?” tegas Carla.
Ia merinci, penyertaan modal Pemkab Minut di BSG saat ini hanya Rp7.657.800.000 dengan share 0,55%. Menurut Carla, porsi CSR Pemkab dihitung sesuai porsi kepemilikan modal tersebut.
Carla juga menegaskan Pemkab sudah atur CSR lewat Perda 10/2022 dan Perbup 31/2023. Forum TJSLP bertugas verifikasi program. BPK setiap tahun audit bersama LKPD dan sampai saat ini tidak ada temuan untuk pengelolaan CSR BSG di Minut.
Pemkab menyampaikan masyarakat bisa memantau langsung lewat Forum TJSLP yang sudah terbentuk. (3by)
