Kebutuhan Anggaran Rp72 Miliar setahun, Joune: Sudah Kami Usulkan ke Pemerintah Pusat
Airmadidi, viralberita.net – Fraksi Golkar DPRD Minahasa Utara minta Bupati Dr. Joune Ganda yang juga menjabat Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)memperjuangkan anggaran gaji PPPK Minut dialokasikan di APBN.
Permintaan itu disampaikan Anggota Fraksi Golkar Estrella Tacoh, SE saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna DPRD Minut di Kantor DPRD Tumatenden. Paripurna ini membahas 3 Ranperda sekaligus, senin (15/6/2026).
“Di tengah efisiensi anggaran, Fraksi Golkar mohon Bapak Bupati selaku Sekjen APKASI perjuangkan anggaran pembayaran gaji PPPK Kabupaten Minahasa Utara dialokasikan di APBN. Kebutuhan diperkirakan Rp72 miliar,” ujar Tacoh.
Menanggapi itu, Bupati Joune Ganda bilang usulan serupa sudah disampaikan APKASI bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota APEKSI ke Pemerintah Pusat.
“Kami diundang Komisi II DPR bersama Mendagri dan MenPAN-RB. Seluruh asosiasi pemerintah daerah sudah sampaikan usulan, gaji PPPK ditanggung APBN. Ini sudah jadi hasil rapat dan akan diusulkan ke pemerintah untuk segera dilaksanakan,” tegas Joune saat dikonfirmasi media.
Bupati jelaskan latar belakang usulan, aturan UU batasi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD, berlaku 1 Januari 2027. “Kalau lebih dari 30% melanggar UU. Faktanya 80% daerah di Indonesia belum mampu penuhi itu. Kalau dipaksa 30%, banyak daerah nggak sanggup bayar gaji,” katanya.
Karena itu APKASI desak ada relaksasi. “Pasal 156 ayat 3 UU bilang harus ada keputusan bersama 3 Menteri, Keuangan, Dalam Negeri, PAN-RB. Kami tunggu keputusan itu secepatnya. Kalau ada relaksasi, APBD 2027 kita lebih leluasa,” jelas Joune.
Khusus Minut, Joune katakan kondisi fiskal relatif mampu. “Minut termasuk yang masuk batas. Tapi kalau APBN tanggung gaji PPPK, APBD kita bisa dipakai untuk pembangunan lain yang langsung sentuh masyarakat,” ujarnya.
Bupati tutup dengan ajakan ke media “Mohon doakan. Kalau usulan APKASI ini disetujui, daerah-daerah termasuk Minut bisa lebih leluasa gunakan anggaran untuk pelayanan publik.” (3by)
