Jakarta, viralberita.net — Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Joune Ganda angkat suara soal cara pusat menilai kinerja pemerintah daerah. Menurut Bupati Minahasa Utara ini, ukuran keberhasilan daerah tidak bisa disamaratakan pakai standar angka administratif saja.
Hal itu ditegaskan Joune saat jadi pembicara panel dalam diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu 3 Juni 2026. Acara ini digagas LPEM FEB UI bersama Kemendagri, dengan dukungan Chandler Governance Group CGG.
Di hadapan akademisi dan pejabat kementerian, Joune buka-bukaan soal realitas di lapangan.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu beda dengan kabupaten di perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita ukur keberhasilan daerah, yang dilihat bukan hanya hasil akhir. Tapi juga kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” tegas Doktor Ilmu Pemerintahan ini.
4 PR Besar Kepala Daerah menurut Joune Ganda:
1. Ruang fiskal terjepit, Tuntutan pelayanan instan naik, tapi anggaran daerah tidak tumbuh secepat kebutuhan. Kepala daerah dituntut cerdik memprioritaskan, bukan sekadar punya anggaran besar.
2. SDM aparatur pincang, Masih banyak daerah kekurangan perencana, tenaga teknis, guru, hingga nakes. Akibatnya program pembangunan di lapangan jalan di tempat.
3. Geografi ekstrem, Bangun sekolah, puskesmas, atau buka 1 ruas jalan di daerah kepulauan/pegunungan butuh biaya, waktu, energi berlipat dibanding daerah akses mudah. Tapi ini jarang masuk hitungan adil instrumen pusat.
4. Beban administrasi numpuk, Aparatur habiskan waktu buat laporan ke banyak kementerian/lembaga dengan format beda-beda. Padahal daerah butuh sistem pengukuran substantif buat bantu putuskan kebijakan, bukan laporan kosmetik.
Soal RGSS, instrumen data hasil kerja sama RI – Gates Foundation sejak pertemuan Presiden Prabowo & Bill Gates 2025, Joune bilang Apkasi sambut baik. Tapi ada catatan penting.
“RGSS harus jadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan tentukan siapa terbaik dan terburuk, tapi biar semua daerah maju bersama,” ujar Sekjen Apkasi.
Joune juga desak metode perbandingannya harus “apel ke apel”. Kabupaten kepulauan bandingkan dengan kepulauan, perbatasan dengan perbatasan, industri dengan industri. Jangan pakai satu penggaris untuk semua.
Lebih dari angka, Joune soroti hal yang sering luput, kemampuan pemda bangun kemitraan dengan swasta, warga, kampus, lalu kecepatan respons saat krisis bencana, inflasi, pangan. Plus keberlanjutan program pasca ganti bupati dan yang paling penting: public trust atau kepercayaan masyarakat.
“Bagi saya, ukuran keberhasilan tertinggi bukan deretan statistik. Tapi sejauh mana masyarakat percaya dan rasakan langsung manfaat hadirnya pemerintah daerah,” tutup Bupati Minut 2 periode ini.
Apkasi akhiri dengan dukungan penuh ke evidence-based policy. Tapi Joune ingatkan, Kabupaten di Indonesia tidak start dari garis yang sama. Karena itu RGSS harus jadi ruang evaluasi yang empati, objektif, dan kuatkan otonomi daerah secara hakiki. (*)
