JAKARTA, viralberita.net — Langkah penguatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah kembali ditegaskan. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Workshop Pengenalan dan Simulasi E-Katalog Versi 6 dalam rangkaian APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang akselerasi agar pemerintah kabupaten dan pelaku usaha semakin siap memakai sistem pengadaan digital yang lebih terintegrasi, cepat, dan akuntabel.
Workshop dibuka resmi oleh Sekretaris Jenderal Apkasi yang juga Bupati Minahasa Utara Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si, kamis 27 Agustus 2026.
Dalam arahannya, Joune menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Ini adalah instrumen strategis menggerakkan ekonomi daerah.
“Pengadaan barang dan jasa memegang peranan krusial. Melalui belanja APBD, baik fisik maupun nonfisik, pemerintah daerah membuka peluang pasar baru, menguatkan UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri,”ujar Joune.
Menurutnya, kehadiran E-Katalog Versi 6 harus diukur dari manfaat nyata di lapangan.
“Pertanyaan kuncinya: Apakah sistem baru ini benar-benar mempermudah? Lebih cepat? Lebih efisien? Lebih transparan dan akuntabel bagi Pemkab dan pelaku usaha? Itu fokus kita bersama,” tegasnya.
Workshop menghadirkan Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri. Ia memaparkan fitur-fitur baru E-Katalog Versi 6 dan memandu peserta melakukan simulasi langsung penggunaan sistem.
Tujuan utamanya, memastikan aparatur dan penyedia paham alur, tidak gagap teknologi, dan bisa langsung menerapkan di daerah masing-masing.
Melalui forum ini, Apkasi dan LKPP mendorong adanya matching process antara kebutuhan belanja Pemda dengan kesiapan pelaku usaha daerah.
Harapannya, produk-produk unggulan lokal bisa lebih mudah masuk ke sistem pengadaan nasional. Sektor yang disasar luas, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.
“Kolaborasi yang konsisten antara LKPP, Pemerintah Daerah, dan penyedia barang/jasa sangat penting. Agar ekosistem pengadaan digital ini tidak kaku, tapi relevan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan tiap-tiap daerah,” pungkas Joune.
Workshop ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas SDM pengadaan, tetapi juga memperkuat peran belanja pemerintah sebagai pengungkit ekonomi daerah dan memperluas serapan produk dalam negeri.
Dengan sistem yang lebih sederhana dan transparan, pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia diharapkan bisa lebih lincah, hemat, dan berdampak langsung ke masyarakat. (*/3by)
