MINUT, VIRALBERITA.NET — Kabupaten Minahasa Utara adalah salah satu dari 3 daerah yang menjadi pilot project konsolidasi Pengadaan Katalog Elektronik LKPP RI.
Dikatakan Bupati Minut Joune JE Ganda, SE. MAP. MM. MSi pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, dimana untuk mewujudkan hal tersebut, maka merujuk pada Perpres 16/2018, diperlukan pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money).
“Sejalan dengan asas value for money sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Value for money juga yang dimaksud didasarkan pada 3 (tiga) elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Juga untuk memitigasi terjadinya kerugian negara khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka penyempurnaan serta penerapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang akan mampu mendorong terwujudnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menghasilkan value for money, “ucap Ganda.
Dikatakannya, Pencegahan terjadinya Inefisiensi Belanja APBD, pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan rekomendasi KPK melalui konsolidasi e-Katalog pada Pengadaan Barang dan Jasa.
“Rencana konsolidasi ini, sudah pernah saya sampaikan pada sambutan saya, di Rakor Pengadaan Barang dan Jasa se–Provinsi Sulawesi Utara, yang di selenggarakan di Kabupaten Minahasa Utara, yang dihadiri oleh Kepala LKPP Bapak Hendrar Prihadi, pada bulan November 2023 lalu, “kata JG sapaan akrab Bupati.
Dikatakanya, hari ini (18/2023), dirinya diundang oleh LKPP untuk rapat bersama membahas komitmen Minahasa Utara melaksanakan konsolidasi e-Katalog.
“Minahasa Utara menjadi Pilot Project di Indonesia baru 3 daerah yang melaksanakan ini (Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kita Kabupaten Minahasa Utara)” ujarnya.
Lanjutnya, Selain untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, Konsolidasi Pengadaan ini merupakan rekomendasi KPK pada indikator MCP KPK, sehingga perlu untuk dilakukan.
“Pada dasarnya, Konsolidasi Pengadaan sudah kami lakukan sejak tahun 2022, namun beda metode yakni penggabungan paket sejenis pada Pengadaan Langsung (PL), Tahun 2024 ini akan dilakukan Konsolidasi melalui e-Katalog”kata orang nomor satu di Minut ini.
Rapat yang dilaksanakan secara daring, dipimpin oleh Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, R. Fendy Dharma Saputra dan dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda serta diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kabag, Camat, Kepala Puskesmas dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Minahasa Utara.
(*/Deibby)
