SULUT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama mitra kerja Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, untuk mengevaluasi kerja tahun anggaran 2021, Selasa (9/11/2021) di ruang Komisi IV.
Dalam rapat Komisi IV dan Dikda Sulut berlangsung Anggota Komisi IV Yusra Alhabsyi menanyakan terkait tidak berimbangnya penyebaran guru di sejumlah sekolah SMA/SMK di beberapa daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
Hal ini disampaikan legislator Dapil Bolmong Raya kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut dr. Grace Punuh.
Yusra mengatakan, kondisi di lapangan banyak terjadi kekosongan tenaga guru sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius dinas pendidikan daerah Sulawesi Utara.
“Ada begitu banyak THL yang mengikuti CPNS dan P3K contohnya di sekolah itu dia lulus tiga orang ternyata pengganti THL ini hanya satu sementara yang lulus ini pindah ke sekolah lain berarti kan terjadi kekosongan guru disana,”tutur Politisi Partai PKB ini.
“Mohon maaf ibu kadis karena kami banyak berkeliling, terjadi ketidak seimbangan dalam ketersediaan guru. Beberapa daerah termasuk dapil saya Bolaang Mongondow Raya justru lebih tersentuh di daerah-daerah seperti Manado dan Minahasa,”sesalnya.
Yusra pun berharap daerah kepulauan dan wilayah Bolmong Raya perlu disupport pendidikannya dengan ketersediaan tenaga pengajar yang memadai.
Disisi lain Yusra ikut mengingatkan banyak sekolah di Bolmong Raya yang memiliki kepala sekolah yang hanya berstatus pelaksana tugas (plt).
“Saya hanya mengingatkan banyak kepala sekolah yang pensiun seperti di SMA 1 dan 2 Kotamobagu, SMA I Bolaang dan sejumlah sekolah SMA/SMK di Kabupaten Kota lainnya terutama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
“Kemarin kan informasi dari ibu kadis bahwa untuk periode ke dua pemerintahan ODSK bahwa kita berkomitmen memastikan semua kepala sekolah itu sesuai dengan kapasitas dan penjenjangan agar memenuhi harapan kita sesuai standar yang pernah disampaikan kepada kami pada waktu sebelumnya,”tegas Yusra. (Olvie)
