MINUT, VIRALBERITA.NET — Semakin maraknya laporan masyarakat atas dugaan korupsi dana desa di Minahasa utara (Minut) akhir-akhir ini yakni Desa Nain 1, Lansa, Tetey, Lumpias, Budo, Tiwoho, Talawaan atas dan lainnya, bahkan laporan dugaan korupsi dandes beberapa tahun yang sudah lewat menjadi pertanyaan besar Komisi 1 DPRD Kabupaten Minahasa utara terhadap kinerja Inspektorat Minut selama ini.
Ketua komisi 1 DPRD Minut Edwin Nelwan mengatakan, mempertanyakan kinerja dari inspektorat Minut karena ada begitu banyak dugaan penyimpangan-penyimpangan dana desa yang dilaporkan komisi 1.
Ada apa dengan inspektorat?? “Logikanya masyarakat dengan kaca mata awam, tidak ada ilmu tentang mengaudit bisa tahu, apalagi instansi yang nota bene belajar hal itu. Mereka punya tim audit khusus dan tim investigasi kenapa tidak bisa menemukan penyimpangan-penyimpangan ini,” pungkas Nelwan.
Lanjut Politisi Golkar ini, Juga ganti rugi dari tahun 2004, itukan sudah kadaluarsa seharusnya langsung ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Tapi herannya selama ini LHP dari inspektorat baik-baik saja. Ada apa? jika di tarik undur, kami menerima laporan-laporan masyarakat disinyalir masi banyak penyalagunaan dana desa,” tegasnya.
Dari keterangan Anggota DPRD Minut 2 periode ini, apa lagi dugaan penyimpangan dana bumdes Desa Tetey itu sangat parah, bantuan pemerintah pusat untuk Bumdes dialokasikan untuk membangun Balai desa dan ada sekitar lebih dari 1 Milyar infrastruktur pembuatan paving dari mantan Hukum tua sampai pejabat hukum tua membangun dilokasi yang sama dan Para pelapor telah menguji melalui kajian teknis, anggarannya hanya sekitar 600 juta. Anggaran penyimpangan sampai sebanyak itu Kok tidak ada temuan? Juga Di Desa Tiwoho, dalam hering dengan komisi 1 kumtua telah mengakui kerugian sekitar 200an juta tapi tiba-tiba LHP Inspektorat tinggal 30 juta. Begitu juga dengan Desa Nain 1 dan saat ini dari Desa Lumpias dan lainnya. Hal tersebut perlu dipertanyakan katanya.
” Harapan kami inspektorat sebagai pilar pertama pengawasan seluruh penggunaan anggaran pemerintah kabupaten Minahasa utara terlebih khusus dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sudah triliun rupiah diseluruh indonesia seharusnya dikawal betul oleh orang-orang yang berkualitas dan berintegritas,” pungkasnya.
Demikian juga dari keterangan Nelwan, perlu dipertanyakan juga kinerja pendamping desa. Begitu juga pendamping desa, apa kerja mereka dalam melakukan pendampingan?
Nelwan Berharap dengan pemerintahan baru Bupati Joune Ganda SE dan Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung, SH.MH untuk bisa melakukan perubahan agar Minahasa utara lebih baik lagi.
(Deibby Malongkade)
