Minut, viralberita.net — Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar sosialisasi Pemerintahan Digital dan Indeks (PEMDI) Keamanan Informasi (KAMI) di Aula Kantor Perpustakaan Minut Kelurahan Airmadidi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, senin 1 Desember 2025.
Hadir dalam kegiatan ini, Asisten II Minut Robby Parengkuan, SH, Plh Kadis Kominfo Minut Airmadidi Lalompo, SSTP, Kadispora Ruben Lengkong, para Camat dan jajaran dinas Kominfo dan persandian Minahasa Utara.
Bupati Minut Joune Ganda melalui Asisten II Robby Parengkuan, SH dalam sambutan menyampaikan, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Perpres ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi terarah, terukur, dan saling terhubung dalam satu ekosistem layanan publik nasional.
Melalui Perpres ini, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat integrasi layanan digital, memanfaatkan teknologi sebagai akselerator pembangunan, serta memastikan keamanan informasi sebagai fondasi dari seluruh proses digitalisasi.
“Transformasi digital bukan sekadar memindahkan layanan ke dalam bentuk elektronik. Transformasi digital adalah perubahan paradigma. Cara kerja kita harus berubah: dari manual menjadi otomatis, dari terpisah-pisah menjadi terintegrasi, dari lambat menjadi cepat, dan dari birokratis menjadi efisien serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ” ucap Parengkuan.
Dalam kerangka inilah kata Robby, Pemerintahan Digital hadir sebagai pedoman untuk membangun pemerintahan yang cerdas (smart government), transparan, serta mampu memberikan layanan publik yang mudah, cepat, dan terjangkau.
Di sisi lain, percepatan digital harus berjalan beriringan dengan keamanan informasi. Tantangan keamanan siber semakin besar. Karena itu, Indeks Keamanan Informasi berfungsi sebagai instrumen, untuk mengevaluasi kesiapan dan kematangan sistem keamanan informasi perangkat daerah. Melalui penilaian Indeks Keamanan Informasi, kita dapat mengetahui sejauh mana sistem kita aman, apa saja kelemahannya, dan bagaimana langkah-langkah peningkatannya.
“Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam transformasi digital sangat jelas. Kita ingin memastikan bahwa seluruh layanan publik semakin terintegrasi, mudah diakses, dan aman digunakan masyarakat, ” katanya.
Oleh karena itu lanjutnya, kegiatan sosialisasi hari ini sangat strategis dalam menyatukan persepsi, menyamakan langkah, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Dia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, bertanya, berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas, sehingga implementasi Pemerintahan Digital dan Keamanan Informasi di daerah kita dapat berjalan optimal.
“Semoga upaya kita bersama membawa Kabupaten Minahasa Utara semakin maju, semakin digital, dan semakin siap menghadapi tantangan era teknologi, ” ujarnya. (3by)
