Minut, viralberita.net — DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar rapat paripurna pembicaraan 3 Ranperda yakni Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Pembicaraan Tingkat II Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pembicaraan Tingkat II atas Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank SulutGo, kamis 6 November 2025 di Kantor DPRD Tumatenden Minut Kelurahan Airmadidi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu didampingi Wakil Ketua DPRD Edwin Nelwan, SP dan Chintya Erkles, SAB dihadiri Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, SE. MAP. MM. MSi, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, SH. MH, Forkopimda Dandim 1310 Bitung Letkol Hanif Tupen, Kasie Intel Kejari Minut Ivan Day Harahap, SH. MH, perwakilan Polres Minut dan Pengadilan Negeri Airmadidi, para Anggota DPRD Minut, Plt Sekertaris Dewan Jossy Kawengian, Para Asisten, para Kepala SKPD dan jajaran, Direktur RSUD, Direktur PUD Klabat, Direktur PDAM.
Dalam sidang Paripurna ini, Ranperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 pemerintah Kabupaten Minahasa Utara disetujui oleh seluruh Fraksi DPRD Minut, namun ada catatan-catatan yang dilampirkan untuk menjadi perhatian khusus Pemkab Minut dalam membangun dan memajukan Kabupaten Minahasa Utara khusus nya yang menyentuh langsung dengan masyarakat.
Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, SE. MAP. MK. MSi dalam sambutan merespon baik seluruh catatan dari fraksi-fraksi. Dikatakannya, anggaran APBD tahun 2026 naik signifikan dibandingkan dengan tahun 2025.
“Terimakasih atas masukan dari fraksi-fraksi. Untuk Dinas Pemdes, kami akan melakukan penambahan aturan proses pencairan dana desa agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan dana desa. Dari fraksi Gerindra, kami akan melakukan penyesuaian terhadap efisiensi anggaran dari Pemerintah pusat walaupun alokasi anggaran APBD 2026 yang kami masukan masi sama dengan data awal tahun 2025,”ucap Bupati.
Terkait dengan perbaikan jalan rusak, disampaikannya, di beberapa lokasi pada tahun 2025 sudah diperbaiki tetapi akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita. Dan kami akan prioritaskan usulan-usulan yang sudah disetujui.
“Terkait fasilitas kesehatan, sampai di tahun 2025 ini sudah cukup banyak fasilitas kesehatan yang sudah kami lakukan perbaikan sampai ke desa-desa. Dan kami akan terus melihat kebutuhan yang sesuai dengan skala prioritas berdasarkan pengamatan kami. Dan ka
mi meminta partai Gerindra untuk memberikan masukan yang lebih detail lokasi-lokasi mana saja yang belum di akomodir oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, ” ujarnya.
Terkait pengurusan PBG yang cukup tinggi, Joune mengatakan akan menjadi perhatiannya karena hal tersebut sudah menjadi standar yang telah bersertifikat. Dan akan menyesuaikan dengan daerah yang sederajat agar tidak dinilai terlalu tinggi.
“Sumur bor di puskesmas Talawaan akan menjadi perhatian kita karena ini merupakan fasilitas kesehatan. Serta foging akan menyesuaikan dengan situasi jika perlu untuk dilakukan, ” katanya.
Diakhir sambutan, Ganda mengatakan terhadap semua masukan yang diberikan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengucapkan terimakasih dan kita akan bahas lebih detail dalam pembahasan selanjutnya. (3by)






