SULUT — Aksi demo Mahasiswa dari bebagai Komunitas melakukan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (23/8/2024).
Komunitas Mahasiswa tersebut masing-masing dari PMII, GMNI, GAMKI, HMI, dari berbagai elemen kampus serta aktivis lainnya, lewat aksi tersebut salah satu tuntutan mereka adalah menolak revisi UU Pilkada, protes langkah DPR terhadap putusan MK.
Selanjutnya aksi mahasiswa dan elemen berkumpul di Gedung DPRD Sulut untuk menolak putusan Baleg DPR terhadap putusan MK. Bahkan, dalam aksi mahasiswa tersebut, lewat tuntutan lainnya yaitu tolak ‘politik dinasty’.
Dalam unjuk rasa ini, massa aksi menyuarakan mangawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Para demonstran diterima langsung Anggota DPRD Sulut Ismail Dahab, Hilman Idrus, dan Plt Sekretaris DPRD Niklas Silangen.
Saat di temui Anggota DPRD Sulut dari fraksi NasDem Ismail Dahab mengatakan bahwa: Respon mahasiswa terkait gerakan Nasional dengan adanya pembegalan institusi, bagi kami DPRD setujui dengan cara-cara mahasiswa dan melakukan dengan cara-cara konstitusi”, ungkap Legislatif Ismael Dahak.
Lebih lanjut di katakan bahwa, saya pikir mahasiswa membunyikan alarm sampai di pastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, benar-benar di pakai oleh KPU, ketika di tanya mengenai ‘dinasty Politik’ yang di pakai oleh Bapak Jokowi lewat aksi orasi mahasiswa.
Dahab menyampaikan persepsi dan itu tidak bisa kita larang, secara pribadi saya setuju dengan pandangan mahasiswa tetapi secara ‘Kelembagaan’ itu tidak bisa,” tegasnya.
Ketika awak media menanyakan, anggota DPRD menerima secara kelembagaan, ketika Koordinasi dengan Ketua Dewan, pungkasnya kami akan mendiskusikan nanti bersama Pimpinan, dimana kami sudah di perintahkan ketua dewan dan kami setuju dan menerima tuntutan dari Aliansi mahasiswa tadi,” tutup Legislator Ismail Dahab. (*/Olvie)
