MANADO, VIRALBERITA.NET — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi utara (Sulut) gelar media gathering peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2024 dan festival anggaran bersama Pimpinan Media dan wartawan di lapangan basket kawasan Mega Mas Manado, rabu 01 Mei 2024.
Plh Ketua KPU Provinsi Sulut, Awaluddin Umbola menyampaikan festival anggaran ini memberikan kesempatan pada publik Bahwa kami di Sulawesi Utara siap secara terbuka untuk menyelenggarakan Pilkada 2024. Saat ini dalam festival anggaran, masing-masing stand kabupaten kota yang ada sekarang ini, mereka secara terbuka memberikan informasi kepada publik kaitannya dengan anggaran yang akan mereka gunakan pada pelaksanaan Pilkada nanti.
“Peluncuran ini Tentunya adalah penanda bagi kita semua bahwa Pilkada sudah mulai tahapannya,” ucap Umbola.
Dari keterangannya, tahapan yang lagi berjalan saat ini proses seleksi badan edhock PPS (Panitia Pemungutan Suara). ini menandakan bahwa akan ada kegiatan-kegiatan teknis yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. salah satunya adalah penerimaan dukungan calon perseorangan. Dalam proses verifikasi dan faktualisasi yang akan dilakukan badan edhoc pada calon Perseorangan serta akan ada coklik pada data pemilih.
Sementara, Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointu berharap nanti pelaksanaan tahapan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 sampai dengan proses pemungutan suara dan penghitungan Pilkada bisa berjalan lancar. “Kami berharap dengan kehadiran media saat ini masyarakat lebih tahu bahwa tahapan bukan lagi tahapan Pemilu namun setelah Pemilu sudah dilanjutkan dengan tahapan Pilkada serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/walikota yang akan dilaksanakan bersamaan dengan 15 kabupaten kota, ” Ointu.
Dikesempatan ini, Dekan Fisip Unsrat Manado Dr Fery Liando yang hadir sebagai narasumber memberikan apresiasi KPU Sulut melibatkan Media dalam Pilkada 2024.
“Kebijakan besar nasional dalam rangka untuk pemilihan kepala daerah di tahun 2024 tidak bisa lagi dibantah bahwa kontribusi media terhadap perkembangan demokrasi terutama dalam rangka menjaga kualitas pemilih. Karena selain juga membantu teman-teman KPU dalam rangka mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang paling penting di sini adalah komitmen KPU dalam menjalankan tahapan akan selalu transparantransparan, “ucap Liando.
Pada kesempatan ini, Liando worning terkait mahar politik. Sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016, syarat partai politik yang bisa mengusung kepala daerah adalah partai politik buang memiliki 20 persen jumlahkursi di DPRD. Jika tidak, maka harus bergabung dengan partai-partai politik lain. Dan disinilah terjadi, partai-partai politik menawarkan harga kepada calon untuk membeli partai politik itu.
Dikatakannya, Bawaslu belum bisa masuk karena belum tahapan. Namun, tawar menawar partai politik sudah mulai berjalan. Bukan tidak mungkin. Kemungkinan besar ada partai politik yang melakukan mekanisme imbalan atau mahar dalam rangka pencalonan. Nah ini bagian dari tugas media untuk mengawasi dan mempublikasikan.
“Ini berbahaya. Partai-partai politik yang tidak capai untuk memperoleh kursi kemungkinan besar akan dilelang. dan penawaran harga yang tertinggi, disitu partai politik akan mendukung. Teman-teman sekalian yang memiliki tanggung jawab publik bagaimana mendorong menjaga kualitas Pilkada. Apa efek negatif berdasarkan imbalan atau transaksi,”Pungkas Liando.
Sementara, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Reidi Ferdinand Sumual, ini ada sedikit pelanggaran Walaupun memang tidak di seriusi. Media televisi itu adalah kemampuan secara adil dari segi audio dan visualnya.
“Dalam debat Capres baru-baru ini, ada sedikit sekali ruang atau pelanggaran Karena lihat posisi kamera ketika 3 kandidat capres berdiri waktu itu di depan dan ketika sorotan kamera itu lebih banyak mendominasi dua pendukung lain sementara satu pendukung tidak banyak mendominasinya. Ini yang harus diperbaiki, “ujarnya.
Penulis: Deibby Malongkade
