SULUT – Kinerja Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara (Sulut), disorot. Realisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang kurang, menjadi pemicu.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Cindy Wurangian, Senin (6/1/2023), saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut, di ruang rapat Komisi IV. Wurangian mengatakan, dalam kunjungan kerja di wilayah Bolaang Mongondow, Komisi IV DPRD Sulut mendapatkan realisasi IKM rendah.
“Dari kunjungan tersebut, ternyata IKM tak diketahui oleh banyak sekolah. Terutama para guru,” kata Wurangian.
Ditambahkannya, dari sekian ratus sekolah, juga memahami memang belum semua sekolah bisa mengimplementasikan itu.
“Yang menjadi perhatian saat ini, sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan itu tetapi pada kenyataanya mereka cuman terpasang atau judulnya sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Setelah digali sedikit saja mereka tidak tahu artinya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, saat mereka bertanya pada para siswa apa yang dipelajari dari kurikulum merdeka, mereka menjawab salah satunya tentang jejak karbon. Tapi ketika kami bertanya pada tenaga pendidik apa itu jejak karbon, mereka tidak bisa menjawab.
“Ternyata mereka saja tidak tahu, apalagi para siswa,” katanya.
Dirinya meminta, agar ini mendapat perhatian dari pemerintah.
“Jangan sampai ada sekolah-sekolah yang melabeli sudah menggunakan IKM tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan itu,” tandasnya. (*/Olvie)
