SULUT – Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus mendapat penolakan dari rakyat. Puluhan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh Sulawesi Utara (Sulut) mendatangi kantor DPRD Sulut menyuarakan aspirasi tolak kenaikan BBM, Selasa (06/09/2022).
Aksi damai puluhan buruh diterima oleh sejumlah legislator diantaranya, Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay, Billy Lombok, dan Anggota lainnya Melky Pangemanan, Kristo Lumentut, Henry Walukow, Ayub Ali, Berty Kapojos, Braien Waworuntu.
Pada kesempatan itu Melky Pangemanan mengatakan atas nama kelembagaan dan masing-masing Fraksi memberikan apresiasi yang luar biasa. Hari ini ada kesadaran kolektif masyarakat sulut bergerak menyampaikan aspirasi publik.
“Ini sangat luar biasa, dan kami memberikan apresiasi partai buruh dan beberapa organisasi lain yang datang menyampaikan langsung pada lembaga resmi yaitu lembaga legislatif. Saya akan memberikan satu masukkan bagi masyarakat bahwa dprd sulut di atas fraksi yang ada, berdiri untuk kepentingan dan permasalahan publik. Ada perbedaan pandangan dan lain sebagainya itu adalah dinamika dalam politik, dan kesadaran ini juga dimiliki oleh partai buruh,” ujar Melky.
Melky menyampaikan perjuangan generasi retorika sangat luar biasa membakar semangat para legislator.
“Dibawah kepemipinan Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua Victor Mailangkay, Billy Lombok, James Arthur Kojongian dan seluruh Anggota DPRD Sulut, kami memiliki komitmen yang kuat dan teguh untuk memperjuangkan kepentingan publik. Kedatangan bapak dan ibu ditempat ini merupakan sesuatu yang istimewa bagi kami,” ucap Melky.
Adapun Melky menambahkan kenaikan BBM ini perlu ada kajian yang komprehensif, dimana pemerintah telah mempertimbangkan dengan matang bahwa ada resistensi di lapangan perlu diketahui. Ketika pengurangan subsidi baik energi dan berbagai bidang lainnya selalu menimbulkan dampak yang negatif maupun positif.
“Ini menjadi pro-kontra di publik, perlu juga suatu konsepsi faktual, teoritis, pertimbangkan kepentingan secara umur, karena itu kenaikan bbm tentu banyak kajian yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” tambah Melky.
Aspirasi yang disampaikan ke lembaga DPRD Sulut kata Melky akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan.
“Hal ini tidak akan dibiarkan, bersama rakyat kami akan di garis depan, ini perlu diskursus bersama untuk kepentingan masyarakat. Setiap argumentasi kenaikan bbm pasti akan berbeda, ini akan menjadi komitmen bersama,” terang Melky.
Selanjutnya Melky menyampaikan akan melihat bagaimana konsistensi kita mengawal kemaslahatan publik.
“Aspirasi penolakan kenaikan bbm bisa bapak dan ibu sampaikan, dan kita bisa berkomitmen sampaikan ke pemerintah pusat, kita kawal supaya juga ada kesadaran kolektif bagi pemerintah pusat mendengarkan suara publik,” ungkap Melky. (Olvie)
