Advetorial

DPRD Sulut Mendengarkan Pidato Presiden RI Joko Widodo

SULUT – Rapat Paripurna mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Kantor DPRD Sulut, Selasa (16/08/2022).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan James Arthur Kojongian (JAK) serta Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Marilah kita naikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME).

“Kita dapat mengikuti rapat paripurna hari ini, itu semua karena Tuhan yang telah perkenankan kita mengikuti rapat paripurna dprd sulut dalam rangka mendengarkan pidato presiden republik indonesia rapat paripurna dpr ri dari senayan jakarta,”ucap Silangen.

Sementara itu, Anggota DPRD lainnya juga datang dan mengambil bagian dalam kegiatan kenegaraan ini dan pejabat di teras Pemprov Sulut.

Dalam rangka HUT RI Ke – 77, Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan
Ada lima agenda penting:

Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. “Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” sebut Jokowi.

Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon.

Agenda ketiga kata Jokowi, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.

“Keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM,” urai Jokowi.

Agenda kelima pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru.

Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi.
(Adverorial)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button