Minsel, viralberita, net– Felly Estelita Runtuwene Ketua Komisi IX DPR RI
turun langsung dikecamatan Tareran dengan mensosialisasikan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan (BPJSK),
Bertempat di Balai Pertemuan Umum desa Koreng, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa selatan, Jumat 22/04/2022 diadakannya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan undang – undang nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sosialisasi yang dibuka oleh Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene (FER)
Disampaikan bahwa peserta akan mendapat santunan penuh selama dalam proses bekerja berlangsung dan memiliki surat perintah kerja dari instansi tempat bekerja, sehingga selama proses bekerja peserta akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan jika mengalami kecelakaan atau meninggal. Keanggotaan BPJS ketenagakerjaan berlaku selama yang bersangkutan masih dalam ikatan kontrak kerja pada instansi yang mengikutsertakan dan akan secara otomatis diputus jika yang bersangkutan berhenti atau mengundurkan diri. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud menyelenggarakan program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
Dikatakanya, Pemerintah dapat memberi berbagai program bantuan kepada berbagai lapisan pekerja, baik itu pekerja yang memiliki penghasilan tetap, maupun tidak. Sayangnya, Felly melihat sosialisasi yang dilakukan atas program tersebut tidak optimal.
Begitu pula yang disosialisasikan oleh beliau di desa Koreng kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
“Jadi pemerintah ini membuat program yang bagus sekali, tapi sayangnya rakyat ini belum tahu dan belum sadar seperti apa program JKP ini,” kata Felly saat diwawancarai awak media selesai sosialisasi.
Tak hanya itu, pada kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI turut menerima berbagai keluhan Masyarakat yang disampaikan oleh perwakilan yang hadir terkait masalah produk kearifan lokal yang ada di desa tersebut.
“kami sudah mendengar dari perwakilan masyarakat, uneg-uneg yang disampaikan masalah produk lokal ini, apa yang menjadi kendala. Bagaimana yang harusnya menjadi kewajiban dari perusahaan bagi pekerjanya, kemudian apa yang menjadi hak dari pekerjanya,” ungkap Felly.
Karena itu, Felly pun berkomitmen bahwa hal hal yang menjadi keluhan dan harapan bahkan kendala warga akan dibawa ke rapat Komisi IX DPR untuk mendapat tindaklanjut.
“Jadi kebutuhan masyarakat penghasil produk khusus Sulawesi Utara itu, akan kami tampung dan akan kami bawa ke dalam rapat rapat di Komisi IX DPR,” pungkas politisi Partai NasDem tersebut.
Turut hadir dalam kesempatan ini, ketua BPD desa Koreng, pejabat Hukum tua, para Perangkat desa, para perwakilan warga yang ada di Kecamatan Tareran. *(Oru)
