Foto : Anggota DPRD Minahasa utara partai Perindo Anthoni Pusung
MINUT, VIRALBERITA.NET — Pelaksanaan pemilihan hukum tua (Pilhut) serentak pada tahun 2022 ini menjadi perbincangan yang serius. Pasalnya Program prioritas hak masyarakat Kabupaten Minahasa utara (Minut) bakal batal dilaksanakan karena terkendala anggaran. Anggaran yang diberikan untuk Pilhut 103 Desa Se-Minut hanya Rp 1,53 milyar sedangkan yang dibutuhkan Rp 2,5 milyar.
Oleh sebab itu, Agar pelaksanaan Pilhut bisa tetap terlaksana dan anggaran bisa cukup, Legislator Partai Perindo Minut Anthoni Pusung mengusulkan agar pelaksanaan Pilhut digelar pada bulan Oktober tahun 2022 sesudah anggaran perubahan.
“Pemilihan hukum tua harus dilaksanakan tahun ini dan tidak bisa ditunda dan mungkin tidak bisa dua gelombang kecuali karena ada alasan urgent yang harus melalui kajian. Untuk itu saya usulkan Pilhut dilaksanakan dianggaran perubahan agar selisih 1 milyar bisa dikondisikan pada anggaran perubahan pada bulan September 2022,” ucap Anggota DPRD Minut ini.
Dikatakan Wakil ketua Komisi I DPRD Minut ini, bulan Oktober adalah waktu yang tepat dan jalan keluar yang terbaik. Jadi, tidak ada penundaan waktu karena sampai saat ini belum ditentukan waktu pelaksanaan Pilhut. Tidak bisa tahun depan karena sudah masuk tahapan Pemilihan umum.
“Saat ini sudah ada 48 desa Hukum tuanya berstatus Plt, ada yang sudah beberapa tahun dan jika ini di tunda maka bakal 125 desa akan dijabat Hukum tua Plt. Hak masyarakat yang merindukan untuk memiliki hukum tua difinitif semakin terulur, mempengaruhi stabilitas desa,” ujarnya.
(Deibby Malongkade)
