Advetorial

Pimpinan Dan Anggota DPRD Sulut Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Sulut, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) turun ke Dapil masing-masing Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) mulai 15 Februari Sampai 28 Februari 2022 .

Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay mengadakan sosbang di Karombasan dan Tuminting Kota Manado.

Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Jumat (18/2/22).

Mailangkay menyatakan Wawasan kebangsaan Indonesia lahir sebagai reaksi dan perlawanan yang gigih terhadap kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi di bidang politik, eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya sehingga rakyat Indonesia merasakan penderitaan lahir dan batin yang sangat mendalam.

Dirinya berharap melalui Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini, diharapkan baik dirinya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut maupun masyarakat yang mengikuti sosialisasi akan semakin mantap dan kokoh jiwa, semangat dan rasa kebangsaannya.

“DPRD dan masyarakat akan menjadi garda terdepan bersama seluruh elemen bangsa lainnya dalam berjuang melawan berbagai Virus dan penyakit yang menyerang Integritas dan keutuhan Bangsa Indonesia melalui peningkatan Wawasan Kebangsaan,” jelas Mailangkay.

Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Di Desa Tincep Dan Desa Tounelet Kabupaten Minahasa 26 – 27 Februari 2022.

Lanjut, Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu menggelar Sosialisasi Wasbang di Desa Tounelet dan di Desa Tincep Kecamatan Sonder

Waworuntu berpesan agar masyarakat tetap menjaga diri dari paham-paham yang bisa memecah bela persatuan dan kesatuan Indonesia.

Dirinya pun menitipkan kepada masyarakat dua desa tersebut untuk merawat bersama kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin pangemanan (MJP) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Manembo-nembo, Kota Bitung.

Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos S. Sos, Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Desa Kolongan Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sabtu (26/2/2022)

Khususnya di bumi Nyiur Melambai, MJP sangat mengharapkan masyarakat didalamnya dapat tetap menjaga kehidupan harmoni yang telah terjalin di tengah kemajemukan.

MJP mengungkapkan, kegiatan sosialisasi wasbang begitu penting untuk dilaksanakan di Sulut. DPRD Sulut menurutnya, menginisiasi kegiatan ini sebagai bagian dari tanggungjawab moril untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan.

“Tapi juga mengedukasi publik untuk memperkuat kebersamaan, kesatuan di tengah kepelbagaian, di tengah pluralisme yang ada di Sulut bahwa bangsa kita, daerah kita begitu kuat karena perbedaan yang ada,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.

Dilain sisi, Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos menyambangi Desa Kolongan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) guna mensosialisasikan tentang Wawasan Kebangsaan.

Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh SiP MSi , Melaksanakan Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan , Rabu (23/2/2022) Di Kantor Camat Airtembaga Kota Bitung.

Kapojos pun memaparkan pentingnya masyarakat memahami apa itu Wawasan Kebangsaan, dikarenakan bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, serta ras.

“Berbicara Wawasan Kebangsaan memberikan pengertian tentang kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal lka dan NKRI,” ucap Kapojos.

Sekretariat DPRD Sulut di bawah kendali Sekwan Sulut Glady Kawatu pun melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan Sosbang Anggota DPRD Sulut.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Inggrid Sondakh, Jumat (18/2/2022) Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (SOSBANG) Di Desa Kalasey 1 Jaga 2 Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa .

Kawatu mengatakan sosbang ini lahir dari inisiatif pimpinan dan anggota DPRD Sulut dan telah dianggarkan melalui APBD Sulut tahun anggaran 2022.

Saat melaksanakan monitoring Kawatu senantiasa menyampaikan arti pentingnya dilaksanakan Sosbang.

“Wawasan kebangsaan ini diharapkan sebagai sarana untuk memberikan pedoman dalam melaksanakam tugas setiap warga negara baik pemerintah, ASN, Dosen, Legislatif, Yudikatif, nelayan, sopir dan siapapun. Dapat bertindak didasari cara pandang yang sama untuk secara bersama sama memajukan dan melindungi NKRI,” jelas Kawatu.

(ADVETORIAL)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button