SULUT – Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor, dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait perubahan anggaran KUA PPAS APBD tahun 2021, menanyakan soal belanja pegawai yang terjadi pengurangan yang sangat signifikan sebesar Rp 46 Miliar. Menurutnya, apa yang disodorkan oleh pemerintah dari tahun ke tahUn sudah seperti itu dan tidak ada perubahan, namun pada APBD tahun 2021 terjadi perubahan yang sangat dratis.
Ada yang menarik dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2021 antara Banggar DPRD dan TAPD Sulut, Senin (23/8) diruang paripurna DPRD Sulut.
Dimana, Ketua Fraksi PDIP Rocky Wowor membeberkan bahwa adanya pengeluhan dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut bahwa gajinya dipotong pada masa pandemi Covid-19 ini.
“Bahkan ada yang dipotong sampai Rp500 ribu,” kata Wowor dihadapan Sekprov bersama jajaran.
Mendengar itu, Sekprov Sulut Edwin Silangen dengan cekatan langsung menanggapinya dengan menuturkan bahwa pada pembayaran gaji ASN dilakukan secara full tanpa potongan.
“Kecuali yang bersangkutan ada cicilan. Itu pasti dipotong. Tapi kalau tidak, pasti dibayar full,” jawab Silangen.
Tak hanya itu, Sekprov juga langsung meminta kepada Rocky Wowor untuk bisa membeberkan nama ASN dimaksud.
“Kebetulan pak Inspektorat ada di sini. Saya mohon pak Wowor untuk memberikan nama ASN tersebut, dan akan segera kami tindaklanjuti,” ucap Silangen.
Edwin pun menegaskan bahwa kalau untuk gaji ASN tidak ada pengurangan sama sekali. Pak Gubernur sangat konsen akan hal ini. Pasti akan segera ditindaklanjuti.
“Kalau betul ada, sudah keterlaluan. Di masa sulit ini gaji masih dipotong,” ucapnya. (Olvie)
