MINUT, VIRALBERITA.NET — Berbagai kegaduhan terjadi pada awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa utara Joune Ganda, SE dan Kevin Wiliam Lotulung (JG-KWL) diduga ada oknum-oknum yang sengaja ingin menghancurkan dan menciptakan perpecahan dalam roda pemerintahan di Minahasa utara (Minut).
Ketua Forum Peduli Minahasa Utara (Formitra) Husen Tuahuns mengatakan, sebagai masyarakat Minut, sangat terbeban dengan persoalan yang terjadi di Minut, masyarakat telah menaruh rasa curiga dan mulai kurang percaya atas kepemimpinan JG-KWL. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus diluruskan demi mewujudkan Minut hebat.
“Pada awal pasca pelantikan, sudah dilakukan rolling jabatan difinitif padahal jelas-jelas ini melanggar aturan. 6 bulan sebelum Pilkada dan 6 bulan sesudah pelantikan tidak boleh ada rolling jabatan, tetapi kenapa ini bisa terjadi, ada apa? seharusnya tenaga ahli kaji dengan benar. Saya tahu, Bupati dan Wakil Bupati awam dalam birokrasi, siapa otak yang melakukan ini? oknum tersebut telah menjerumuskan Bupati dan wakil Bupati. Bukan menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru,” pungkas Staf khusus Gubernur Sulut ini.
Lanjutnya, selain nanti 6 bulan bisa rolling jabatan, Pejabat difinitif harus lebih dari satu tahun menjabat dahulu, baru bisa ditunjuk pelaksana tugas ditempat lain, sedangkan Stevy Watupongo belum satu tahun menjabat. Dan penempatan Plt diisi jika ada kekosongan pejabat, bukan ada pejabatnya dan diangkat Plt? bahkan surat Gubernur sampai hari ini tidak ditindaklanjuti dan belum ada statement resmi dari pemerintah Kabupaten Minahasa utara. ” Posisi Stevy Watupongo sebagai Kepala BKPP harus dikembalikan,” jelasnya.
Tuahuns minta Bupati dan wakil bupati Minahasa utara mengevaluasi Plt Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan ketua Tenaga ahli Bupati karena mereka yang bertanggung jawab dalam persoalan ini.
“Saya dugaan besar, kesalahan ada di BKD. Mereka tidak bisa bodohi rakyat Minut. Saya warga Minut saya terbeban, saya minta rekonsiliasi total. Diduga kegaduhan terjadi adalah ulah BKPP dan TAB. Bahkan terlihat ada pembiaran dari sekertaris daerah yang fungsinya sebagai ketua Baperjakat, dia bertanggung jawab sebab ini bukan pekerjaan Bupati,”tuturnya.
Dikatakannya, Tenaga ahli bupati tugasnya untuk membantu dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tidak boleh melanggar kewenangan. Tenaga ahli harus tahu diri, Jangan mengambil hak tugas kepala SKPD. Begitu juga Kepala SKPD yang baik, harus takut kepada Tuhan, Loyal kepada pimpinan dan taat kepada aturan.
“Bupati JG sudah mapan, saat ini dia tergerak membangun Minut, Bantu pa dia tulus bukang beking celaka. Kita gembar-gembor ingin jadikan Minut hebat, kalau kejadiannya seperti ini, mau jadi apa? sebagai teman yang baik, tidak boleh didiamkan, Bupati harus berhati-hati” tungkasnya.
Menurut Tuahuns, melihat persoalan yang terjadi di Minahasa utara, diduga ada oknum yang ingin merusak kinerja serta ingin menimbulkan perpecahan antara Bupati dan wakil Bupati Minahasa utara. “contohnya saya mendapat informasi, dari 48 Plt Hukum tua yang dilantik, yang diketahui Bupati hanya 2 hukum tua dan Wakil bupati hanya satu hukum tua, trus yang 45 hukum tua dari siapa?? sedang Bupati berpikir orangnya Wakil Bupati sebaliknya Wakil Bupati berpikir orangnya Bupati, bahaya orang yang dibelakang layar,” kata Tuahun.
Begitu juga Persoalan THL kata mantan anggota DPRD Minut ini, ada nama-nama yang diusulkan SKPD adalah mereka yang tidak mengikuti test bahkan yang mengikuti test namanya keluar justru dikeluarkan. Saya ingatkan, jangan memangkas hak orang, itu pidana!
“Ada juga soal aplikasi Desa gratis tapi dipungut biaya 43 juta diduga oknum TAB, ini mencelakakan Bupati, untungnya belum ada yang bayar,” tandasnya.
Husen mengingatkan Bupati agar jangan memberikan kewenangan lebih kepada kepada Tenaga ahli karena ujung-ujungnya Bupati yang akan bertanggung jawab.
Dikatakannya, persoalan ini harus segera diakhiri. Jika Bupati tidak tuntaskan, saya takutnya pada bulan Agustus saat rolling jabatan eselon 2,3 dan 4 akan lebih berbahaya, nantinya jadi bumerang.
Husen Tuahuns berharap Bupati tidak anti kritik demi kemajuan Minahasa utara. “Bupati tidak boleh telinga tipis. Jadi politisi harus kulit landak muka tembok. Sekarang JG milik warga Minut, yang ada pilih dan tidak pilih sekarang sudah menjadi orang tua masyarakat Minut. Bupati pintar dan tulus ingin membangun Minut tapi jangan sampai ada orang yang manfaatkan,” tutupnya.
(Deibby Malongkade)
