AIRMADIDI, VIRALBERITA.NET — Tak terasa Kabupaten tercinta Minahasa Utara sebentar lagi akan memasuki usia yang ke16 tanggal 20 November nanti, ibarat anak gadis usia ini adalah usia rawan dimana sang gadis harus bisa menjaga diri agar tidak salah dalam bergaul dan menjadi tugas utama orang tua, keluarga dan sahabatnya untuk menjaga sang gadis agar tidak salah dalam melangkah demi masa depannya.
Lalu bagaimana dengan Kabupaten Minahasa Utara?
Aktifis Minut William Luntungan menyampaikan, Impian para pendiri Kabupaten ini masih jauh dari harapan, tonggak utama Pemerintahan yang diharapkan harmonis justru ibarat air dan minyak yang tidak bisa menyatu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan program Pemerintahan VAP JO bagaikan robot yang hanya menunggu perintah Kepala Daerah tanpa inisiatif untuk melakukan terobosan karena sebagian SKPD tidak diisi oleh orang-orang yang tepat sesuai latar belakang pendidikannya.
Lalu bagaimana dengan para wakil rakyat?
Menurut Luntungan, Setali tiga uang, para Legislator yang diharapkan mampu menjadi alat kontrol jalannya Pemerintahan terkesan sibuk dengan urusannya sendiri, 30 Wakil Rakyat baik yang lama maupun yang baru terlalu sering keluar daerah sehingga kelihatannya kurang memperhatikan roda Pemerintahan diKabupaten Minahasa Utara.
“Fungsi pengawasan hampir tidak ada, yang ada hanya sekedar berita pencitraan, predikat Macan Ompong karena tidak bisa mengambil tindakan apapun perihal ketidakhadiran Kepala Dispora walaupun sudah beberapa kali diundang oleh DPRD Minut terkait Porprov beberapa waktu lalu menjadikan warga Minut tidak mau lagi berharap banyak,” ucapnya.
Begitu juga keluhan sejumlah kontraktor Minut terkait banyaknya ‘aspirasi’ beberapa Legislator baik yang tertata diAPBD induk maupun APBD Perubahan, amper semua tampa ada dorang pe ‘aspirasi’ yang bukan hasil Musrembangdes, Musrembang cuma buang-buang waktu,”keluh sejumlah warga menambahkan yang enggan disebut namanya.
Aktifis Minahasa Utara William S Luntungan berharap agar dalam pembahasan APBD 2020 nanti Aparat Penegak Hukum yang ada di Minahasa Utara dapat mengawasi seluruh kegiatan Eksekutif dan Legislatif yang berkaitan dengan APBD 2020 dimana penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS) Minut 2020 yang telah dilaksanakan dalam rapat paripurna tadi.
“Operasi Tangkap Tangan Desember 2015 lalu merupakan bukti adanya oknum-oknum yang bermain-main dalam pembahasan anggaran, tiap tahun harus selalu diingatkan bahwa warga Minut tidak bisa lupa tentang hal itu,bisa saja kejadian serupa kembali terjadi karena saya pribadi masih sangsi penghuni gedung Tumetenden sudah bersih dari bargaining-bargaining antara Eksekutif dan Legislatif, harapan kami agar APBD Minut 2020 nanti lebih memihak rakyat jangan cuma kepentingan segelintir orang ataupun kelompok,apalagi menjelang Pilkada tahun depan, bukan tidak mungkin ada anggaran-anggaran siluman seperti anggaran lem aibon dan pulpen diAPBD DKI Jakarta tapi dalam skala kecil yang tiba-tiba masuk dalam APBD,”pungkasnya.
Terkait hal ini, Luntungan menyatakan siap membantu pihak Kejaksaan dan Kepolisian supaya APBD 2020 nanti betul-betul memprioritaskan kepentingan warga Minut bukan cuma hasil kongkalikong. Ditahannya beberapa kepala SKPD karena masalah hukum bukti bahwa ada yang salah dengan sistem Pemerintahan diMinut baik yang lama maupun saat ini.
“Kami berharap agar Eksekutif dan Legislatif Minut mengurangi anggaran perjalanan keluar daerah sebagimana yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu dimana menurut Menteri Keuangan Sri Mulyanipun biasanya hanya tersisa sekitar 30% anggaran buat rakyat,”milyaran rupiah terkuras untuk perjalann dinas diAPBD Perubahan 2019 ini, bukan tidak mungkin puluhan milyar perjalanan dinas juga mereka anggarkan diAPBD tahun depan,lebih baik anggaran tersebut dipakai untuk tunjangan lansia,menaikan honor THL, pemerintah Desa, anggaran untuk atlit/murid berprestasi yang sudah mengharumkan nama Minut dan hal-hal yang pro rakyat lainnya, ibu Kajari dengan ibu Kapolres kalo ada Eksekutif dan Legislatif yang kedapatan mo coba-coba banakal dengan uang rakyat dalam pembahasan langsung loku jo,torang warga Minut pasti dukung”,tutup Luntungan.
(Deibby Malongkade)
