Data Penerima PKH Kurang Jelas, Komisi lV DPRD Sulut Minta Dinas Sosial Optimalkan
MANADO, VIRALBERITA.NET — Dalam hearing DPRD Provinsi Sulut komisi lV bersama dinas Sosial Sulut Pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2020, Komisi lV Melky Jankin Pangemanan (MJP), Yusra Alhabsyi, dr. Fransiskus Andi Silangen menanggapi permasalahan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum optimal dan tepat sasaran, kamis 31/10/2019.
Menurut MJP Dinas sosial harus optimalkan data penerima PKH karena anggarannya mencapai 6 Milyar, karena banyak temuan pada masyarakat penerima PKH yang tidak jelas.
“Proses perekrutmen Penerimaan PKH tidak jelas, ada yang menerima tapi hidupnya lebih dari cukup, ada yang tidak menerima hidupnya kekurangan dan bersifat waiting terus(menunggu). Banyak masyarakat mengeluh, belum lagi penerimaan bea siswa, “ucap Pangemanan.
MJP minta data penerima bea siswa dari dinas sosial yang akan disinkronkan dengan dinas pendidikan untuk mengetahui dengan jelas siapa saja penerima bea siswa karena syaratnya harus penerima PKH.
“Saya minta data dari dinas sosial yang akan disinkronkan dengan dinas pendidikan, jangan sampai dari 300 penerima, 100nya bermarga Punu, bisa saja data itu bukan penerima PKH “tutur Politisi PSI Minut-Bitung ini.
Disamping itu, Yusra Alhabsyi politisi dari PSI juga meminta grafik angka kemiskinan, untuk mengkroscek tingkat keberhasilan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam menuntaskan kemiskinan.
“Saya minta dinas sosial buat grafik kemiskinan tiap tahunnya, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pemerintah sulawesi utara dalam menuntaskan kemiskinan, apakah tiap tahunnya naik atau turun, dan didaerah mana yang prioritas dibantu pemerintah “tuturnya.
Sementara, Silangen juga lebih memperjelas kegunaan pentingnya data dan grafik kemiskinan sehingga penyerapan anggaran dan hasilnya bisa diketahui dan tepat sasaran.
“Kalau Outcomenya tidak sesuai dengan penyerapan anggaran, jumlah sekian banyak trus outcomenya tidak ada. untuk mencapai hasilnya kita harus tahu persoalannya apa? dan didaerah mana angka kemiskinannya sehingga anggaran akan tepat penggunaannya,”kata Silangen.
Sementara Kadis Sosial dr Rini Tamuntuan mengakui data penerima PKH masi tidak jelas. proses perekrutmen dari kabupaten kota dan data-data saat ini masi data BPS tahun 2015 data yang tidak akurat dan tidak tepat sasarannya.
“Saat ini mulai tahun 2018 sudah ada BDP (Basis Data Terpadu) ada pemuntahiran data dari kabupaten/kota dan Dengan menggunakan data dari BDP, maka akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial yang ada di pemerintahan Sulawesi utara, “ucap kakak kandung dari ibu gubernur sulut ini.
Lanjutnya, Karena ini bantuan bersyarat keluarga penerima PKH harus terdiri dari beberapa komponen yaitu ibu hamil, bayi Balita, anak usia sekolah SD, SMP, SMA, penyandang Disibilitas dan Lansia. Jumlah berubah sebelumnya Rp. 1.850.000 di tahun 2019 naik Rp. 2.400.000/komponen. Untuk anak usia sekolah SD Rp. 800.000, SMP Rp. 1.500.000, SMA Rp. 2.000.000, untuk kepulauan ketambahan 1 juta rupiah. Bantuan pertahun disalurkan 4 tahap.
Tamuntuan juga menyampaikan mulai bulan maret 2016 sampai september 2018 angka kemiskinan dari 8,2 persen menurun menjadi 7,9 persen.
Kepada wartawan Kadis sosial Tamuntuan menyampaikan agar hukum tua/lurah disulawesi utara untuk melakukan pemuntahiran data setiap 6 bulan, jika perlu pertiga bulan.Melky Pangemanan juga menyampaikan dengan adanya temuan-temuan, maka komisi lV DPRD Sulut akan turun kelapangan untuk kroscek data-data penerima PKH ditiap desa.
“Kami akan turun lapangan untuk mengkroscek terkait temuan-temuan yang ada mengecek siapa-siapa penerima PKH. Khusus bea siswa saya sudah minta data dari dinas pendidikan apakah benar indikator nya penerima PKH,” Tandas Pangemanan.
Anggaran berdasarkan KUA PPAS APBD 2020 Propinsi Sulut untuk dinas sosial, belanja tidak langsung Rp. 11.324.582.000, belanja langsung Rp. 9.500.000.000, jumlah Rp. 20.000.000.000
(Deibby Malongkade)
