SULUT, VIRALBERITA. NET — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi utara dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut TA. 2018 dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrey Angouw di kantor DPRD Sulut, Senin (8/7/2019).
Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018 tersebut, para anggota dewan memberikan 23 poin catatan kepada Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi dan dibacakan langsung oleh personil Badan Anggaran (Banggar) Edwin Yerry Lontoh SE dihadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE untuk ditindalanjuti demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Gubernur Olly Dondokambey SE menyambut positif serta mengapresiasi upaya DPRD Sulut yang telah bekerja secara maksimal bersama pihak eksekutif membahas pertanggungjawaban .
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus keputusan diterimanya menjadi sebuah aturan hukum,” ujar Dondokambey.
Menurut Dondokambey salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, dipahami sebagai tahapan pertanggung jawaban memiliki bobot yang tinggi karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.
“Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan,” ungkap Gubernur Sulut.
Dalam pernyataan, Gubernur memilih Lima point khusus menjadi skala prioritas, diantaranya soal alokasi anggaran yang harus dilaksanakan secara merata, selain itu tindak lanjut pemerintah terkait aspirasi masyarakat dalam setiap kegiatan reses anggota DPRD diharapkan, dapat dilaksanakan pemerintah termasuk masalah menurunnya harga kopra di tingkat petani, infrastruktur dan pariwisata.
Menurut Gubernur, apa yang menjadi catatan rekomendasi dari DPRD beberapa diantaranya sudah dilakukan saat ini oleh pemerintahan OD-SK.
“Banyak program daerah yang telah bersinergi dengan program nasional, salah satunya yang sudah dan sementara dilakukan yaitu Intervensi untuk percepatan pembangunan infrastruktur termasuk aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap kegiatan reses DPRD. Pemerintah menurutnya tetap menyesuaikan apa yang jadi masukan ke dewan. Begitupun masalah kopra yang menjadi keluhan petani telah ditindak lanjuti pemerintah dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat untuk regulasi pajak pertanian,”jelas Gubernur Olly Dondokambey.
Hadir dalam rapat paipurna ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, para pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkompinda Sulut, Sekprov Edwin Silangen dan pejabat eselon, Sekwan Bartholomeus Mononutu, unsur pers dan para undangan.
(Deibby Malongkade)
