APBD 2019 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Akhirnya Disahkan Dalam Sidang Paripurna

0

Minut, viralberita.net – APBD 2019 kabupaten minahasa utara akhirnya disahkan di dalam Sidang Paripurna DPRD kabupaten minahasa utara dikantor DPRD Tumatenden Minahasa Utara, jumat, 30/11/2018, setelah dua hari berturut-turut ditunda.

Sidang Paripurna dipimpin ketua DPRD Minut Berty Kapojos, S.sos, Dihadiri Bupati Minahasa Utara Vonnie Aneke Panambunan, S.Th, Sekertaris Daerah Ir Jemmy Kuhu, MA, Forkopimda, para anggota DPRD minut, kepala SKPD dan jajaran, Camat.

Anggaran Belanja dan Pendapatan daerah tahun 2019 pemerintah kabupaten Minahasa Utara :
1. Pendapatan Rp. 910.469.764.134,-
2. Belanja Rp.919.719.794.134,-
3. Pembiayaan Rp.9.250.000.000,-

Pendapat akhir para Fraksi adalah menerima dan menyetujui APBD 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun ada catatan-catatan yaitu meminta pemerintah kabupaten Minahasa Utara :
*Partai PDIP.
1.Memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan UKM UMKM untuk segera menyerahkan dan menyalurkan bantuan UKM APBD induk Tahun Anggaran 2018 dan APBDP Tahun Anggaran 2018 agar diterima oleh masyarakat Minut.
2.Menganggarkan pembebasan lahan untuk ganti untung pelebaran jalan ruas tatelu kolongan dan siap untuk dilakukan pembayaran sebesar 7 miliar mendukung KEK pariwisata di likupang.
3.Menganggarkan pembebasan lahan Dinas Perhubungan dan dinas pangan dengan catatan harus dilaporkan kepada Badan anggaran bahwa lokasi tersebut bukan aset daerah.
4.Memerintahkan kepada Dinas Sosial PMD dalam memberikan bantuan sosial dan hibah harus terlampir By name by address dalam buku APBD Minahasa Utara sebelum dievaluasi pemerintah provinsi Sulut.
5.Menindaklanjuti jawaban tertulis yang diminta fraksi baik dalam pemandangan umum maupun pendapat akhir fraksi yang selama ini belum pernah dijawab setiap kali pertanyaan kepada SKPD terkait.

* Partai Gerindra.
1.Dalam penyerapan APBD tahun 2019 guna pembayaran tanah Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara agar dapat Memperhatikan status tanah tersebut diharapkan membayar tanah yang tidak bermasalah.
2. Pembentukan Pansus aset pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di tahun 2019 dalam rangka menginventarisir keberadaan aset-aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Menindaklanjuti surat dari partai Gerindra tentang penggantian antar waktu anggota DPRD dan pergantian pimpinan DPRD.

*Partai Golkar.
1.Memberi apresiasi serta terima kasih kepada Bupati Minahasa Utara yang telah Menindaklanjuti aspirasi hukum tua dan perangkat desa terhadap kenaikan tunjangan.
2. mempertanyakan terhadap kewenangan pejabat hukumtua desa wangurer likupang selatan yang mengadakan pergantian 9 perangkat desa yang menyebabkan potensi instabilitas bisa terjadi, untuk dievaluasi.

*Partai Demokrat
1.Pembiayaan kantor dinas pangan dan dinas perhubungan harus ada surat keterangan dari APBD bahwa lokasi tersebut bukan aset daerah dan surat tidak bermasalah dari pemerintah setempat.
2.Para Camat agar lebih meningkatkan fungsi pengawasan kinerja terhadap pemerintah Desa, karena ada beberapa desa yang masih melakukan pungutan Administrasi dalam rangka kepengurusan surat-surat keterangan Seperti surat keterangan usaha atau surat keterangan rekomendasi atau surat pengantar lainnya yang menurut pemerintah Desa berdasarkan peraturan desa. sebab yang namanya pungutan sudah diatur dalam Perda retribusi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang secara otomatis perdes tentang pungutan yang ada di desa sudah tidak berlaku lagi karena sudah di support lewat dana desa dan ADD. jadi, jika masih ada pungutan yang ada di desa berdasarkan perdes kami Fraksi Partai Demokrat menganggap itu adalah pungutan liar atau pungli.
3. Pembentukan Pansus aset pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di tahun 2019 2019 untuk menginventarisir dan mengkreasikan keberadaan aset pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

 

*Partai Hanura

1.Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara guna meningkatkan pemerataan pelayanan kepada masyarakat agar supaya dapat melaksanakan Pemekaran Kecamatan khusus Kepulauan antaralain Kecamatan Pulau Bangka, Kecamatan Pulau Talise, Kecamatan Pulau Naen, Kecamatan Pulau Montehage.

2.Meminta dengan hormat kepada Permerintah Daerah
dalah hal ini Dinas Tenaga Kerja dan UMKM untuk segera merealisasikan bantuan kepada masyarakat lewat program bantuan UKM karena sudah ditata dalam APBD dan APBDP TA 2018, mengingat saat ini tinggal sebulan untuk realisasi APBD 2018.

3.Meminta kepada Bupati Minahasa Utara untuk dapat turun ke masyarakat Desa Tanah Putih, Desa Paputungan dan Desa Jayakarsa untuk dapat penguatan dalam menerima investor dalam destinasi pariwisata di Likupang Barat.

 

Bupati VAP dalam sambutan mengucap syukur kepada Tuhan karena atas pimpinaNya sehingga semua dapat terlaksana. Mengucap banyak terimakasih serta mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara sebagai usaha dan kerja keras yang telah menuai keberhasilan dalam menyelesaikan pembahasan Peraturan Daerah.

Diakui bupati, tidak semua tuntutan dan keinginan masyarakat dapat dipenuhi serta diakomodir. “Akan tetapi keterbatasan ini akan menjadikan semangat kami untuk bekerja sehingga mempercepat percepatan pembangunan membangun Minut. Agar kedepan bisa lebih baik lagi,” paparnya.
(eby)