MANADO, VIRALBERITA. NET — Dalam mengoptimalisasi peran fraksi partai Nasdem dalam memperjuangkan APBD sulut tahun 2020 yang restoratif dan pro rakyat, maka partai Nasdem gerakan perubahan restorasi gelar Fokus Group Diskusi (FGD) di ruangan partai Nasdem kantor DPRD Provinsi Sulut, senin 21/10/2019.
Istimewahnya, FGD ini melibatkan langsung masyarakat untuk membahas terkait APBD 2020 nanti tentang ide-ide yang nantinya akan menjadi rumusan bagi partai Nasdem dalam menyusun anggaran tahun 2020 dengan pihak eksekutif dan legislatif yaitu program-program yang pro rakyat.
Narasumber Diundang dari para pakar ekonomi dan politik DR Jerry Masie, DR Een Walewangko, DR Urbanus, DR. A Kawulur serta melibatkan unsur SKPD serta 12 staf ahli partai Nasdem, mahasiswa dan pers.
Dibuka oleh wakil ketua DPRD Provinsi Sulut Prof DR Viktor Mailangkay, hadir Ketua Fraksi Nasdem Nick Adicipta Lomban, SE, Ketua komisi 4 Bryen Waworuntu, Muhamad Wongso, Sherly Cangkulung, Inyoman Sarwah dan Jhony Panambunan.
Dalam sambutan, Mailangkay menyampaikan, FGD dilakukan untuk menyongsong pembahasan APBD 2020 yang melibatkan semaksimal mungkin masyarakat sebagai pemilik uang. Sebab uang berasal dari rakyat.
“Pertama kali melibatkan masyarakat dalam menyongsong penataan uang rakyat. Bebas bicara terkait topik. Tidak otomatis menjadi sikap partai Nasdem namun ide akan menjadi bahan baku bagi partai Nasdem untuk pembahasan APBD. Ini awal dan nanti akan terus laksanakan. Tugas pokok dan fungsi akan dioptomalkan dibidang pengawasan dan artikulasi. Karena uang rakyat jadi harus libatkan rakyat, ucap Mailangkay.
Dalam diskusi, Jerri Masie, mengatakan, sulut kebanggaan bagi kita. penyusunan anggaran harus ada skalanya, jangan salah menggunakan uang.
“Jangan cinta uang. Cinta rakyat. Jika tidak cinta rakyat akan terjadi kongkalikong. Partai Nasdem mampu lakukan restorasi. Jangan sampai anggaran mubasir. Jangan bersandiwara dengan uang rakyat. Harus ada transparansi anggaran. Jika tidak ada transparansi maka tidak akan terjadi restorasi. Juga open manejemen. keterbukaan manajemen,” papar Masie.
Sementara, DR Urbanus menyampaikan, kemiskinan terjadi karena salah menilai. Penggunaan anggaran perlu diawasi. Karena jika tidak ada pendampingan maka rakyat di bohongi dan dirugikan pemerintah. penggunaan dana perlu diawasi. sudah dilaporkan kepada pak muldoko. nilai akan menjadi bernilai jika dinilai dari yang benar. Program bagus tapi implementasinya perlu diawasi.
Sedangkan DR Kawulur sampaikan KUA PPAS harus disinkronkan dengan RAPBD disitu celanya, yang lalu KUA PPAS tidak sinkron dengan RAPBD. Subsidi dan beasiswa perlu diawasi karena justru pada orang-orang yang tidak perlu dibantu. Ditambahkannya juga, pajak jangan memberatkan rakyat kecil nanti jadinya kaya semakin kaya, miskin semakin miskin.
Demikian juga dipaparkan DR Een Walewangko, setiap tahun pemerintah susun KUA PPAS, ambil yang pro rakyat. Hitunglah seberapa besar menurunkan kemiskinan rakyat, pengangguran dan mengidentifikasi seberapa besar yang bisa dikafer dengan anggaran yang sudah perna ada. Optimalisasi, pilihlah indikator yang pro rakyat.
“Lihat indikatornya, perhatikan pencapaiannya. Jangan sampe programnya itu-itu aja, kegiatan pada tahun ini sama, sampai akhir tahun mereka hanya bangun fondasi, padahal endingnya harus jadi rumah, ” pungkasnya.
Toko masyarakat Nusa utara Nelson Sasawu memberikan masukan meningkatkan SDM nelayan sehingga nelayan bisa kreatif. Menurutnya, untuk apa sumbangan pajeko tapi rakyat tidak bisa mengolah.
Sasawu juga, minta pembangunan infrastruktur jangan hanya di bagian selatan Manado, tapi di utara diabaikan. Khususnya rumah sakit dan sekolah.
Hemy Koapaha, S. Pd. sekertaris masyarakat adat bantik sulut dalam forum ini minta harga kopra dinaikan.
“Saya disekolahkan dari hasil kelapa, tapi sekarang kelapa so nimbole sesekolah anak. Harga kopra sangat memprihatinkan. Bahkan dia sampaikan, guru honor dibayar 1 jam 12.500, kenapa guru-guru THL tidak bayar seperti PNS. Budaya dianak tirikan. Sulut tidak ada atribut budaya. Padahal dengan budaya membuat kita mengenal jati diri,”ucapnya.
Nick A lomban dalam menutup kegiatan FGD menyampaikan dapat membuka cakrawala berpikir kita, pokok-pokok pikiran akan di input untuk memperjuangkan APBD yang pro rakyat yang menghasilkan output yang terukur dan outcome yang terasah oleh rakyat banyak. Melalui partai Nasdem kita akan perjuangkan bersama dan ini juga akan diperjuangkan di DPR RI.
“mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang produktif sehingga partai Nasdem dapat berbuat banyak untuk masyarakat, ” tutupnya.
(Deibby Malongkade)
